MetroMediaNews.co – Menteri Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Taofik Rofi Nugraha menyampaikan bahwa etika politik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif, serta menumbuhkan susana politik yang demomratis dengan bercirikan keterbukaan, rasa tanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjungjung tinggi hak asasi manusia juga berkesinambungan hak serta kewajiban dalam kehidupan berbangsa.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
“Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara,” jelas Taofik kepada MetroMediaNews.co, Jumat (27/12/2019).
Ia menilai, kenyataannya realita yang terjadi khususnya Kepala Daerah Kabupaten Garut diduga telah menyalahi kode etik sebagai kepala daerah, dan ini bertentangan dengan disiplin sebagai pemerintah.
Seharusnya mengutamakan kepentingan umum dan negara, serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik, mencegah terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme serta citra negatif dan berpandangan jauh kedepan.
“Maka dari itu Bupati Garut harus betul-betul menindaklanjuti permasalahan ini secara tegas agar nama baik Kepala Daerah, khususnya Bupati Kabupaten Garut tidak ternodai,” tandasnya.
Editor: Red
Penulis: Dedy Rahman
Related Posts:
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
