MetroMediaNews.co – Perhelatan suksesi kepemimpinan di Pemkab Subang, Jawa Barat akan di gelar Juni 2018 mendatang. Salah satu kandidat kuat yang disebut-sebut bakal maju di Pilkada Subang, adalah DR. Budi Setiadi,S.Ip.M.Si. Pria yang saat ini bekerja di Pemprov Jawa Barat itu siap bersaing di Pilkada 2018 mendatang.
Keseriusan Budi Setiadi maju di Pilkada Subang dibuktikan dengan mengikuti proses penjaringan di PDIP beberapa waktu silam. Dengan parpol lain pun intens melakukan komunikasi politik. Diantaranya dengan PKS dan PKB. Sementara alat sosialisasi sudah tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Subang. Sejumlah elemen menilai, dengan pengalamannya saat menjabat Camat di Kalijati dan Pamanukan bisa menjadi modal besar untuk membenahi birokrasi dan membawa Subang ke arah lebih baik.
Dalam kariernya Budi sempat menduduki posisi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Subang, sebelum akhirnya ditarik ke Pemrpov Jabar. Pengabdiannya sebagai PNS, membawa Budi Setiadi meraih tiga buah penghargaan, yaitu Penghargaan Pengabdian selama 10 dari Bupati Subang pada tahun 1997, dan pengargaan Satya Lencana 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2014.
Berbeda dengan bakal calon Bupati lainnya, Budi enggan sesumbar dan melempar janji jika dirinya menjadi Bupati. Hanya saja, dia akan berkomitmen untuk melakukan pembenahan birokrasi yang menjadi modal besar dalam membawa Kabupaten Subang disegani daerah lain.
“Menempatkan pejabat sesuai keahliannya bukan lagi untuk ditawar. Ini harus dilakukan. Karena mana mungkin dia bisa bekerja dan berkarya, kalau tidak memiliki kemampuan di bidangnya,” kata Budi, saat dihubungi MMN.CO beberapa waktu lalu.
Budi menerangkan, dalam konsep pemerintahan, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keikutsertaan warga dalam merencanakan program pembangunan. Ia beralasan, di era keterbukaan ini, warga tidak saja sebagai penonton atau hanya objek dari kebijakan pembangunan saja, tapi harus ikut terlibat dalam rencana pembangunan.
“Artinya begini, kami bekerja ini untuk warga. Kalau kita tidak melibatkan mereka, mendengar dan menjawab kebutuhan warga, lalu apa yang mau kita kerjakan. Musrenbang itu jangan hanya seremonial tahunan, harus jelas dan direalisasikan. Standarnya, apa yang diinginkan warga kemarin, bisa dicek hari ini. Sudah ada apa belum. Ini yang dimaksudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat,” terangnya.
Selain itu, Budi menegaskan, di era pemerintahannya, jika terpilih akan memangkas sistem feodal. Penerapan feodal di pemerintahan hanya akan memberi jarak antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Dia memberikan contoh seorang pemimpin tidak harus dilakukan pengawalan berlebihan saat datang ke daerah. Sebaliknya, pemimpin harus berani datang ke warganya tanpa pengawalan atau sambutan berlebih.
“Jadi intinya begini, satu daerah akan maju jika pejabatnya bekerja sesuai kemampuannya, membangun dengan melibatkan warga, menjadikan rakyat adalah kekuatan, sehingga pemimpin tidak boleh ada jarak dengan warga, dan amanat UU potensi yang ada harus dinikmati oleh rakyat itu harus benar-benar dilakukan, rakyat harus mendapat manfaatnya. karena potensi itu tidak hanya data, tapi dirasakan,” bebernya.
(BH)
