SUBANG, MMN.CO – Isu miring terkait Mutasi, Rotasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang diduga sarat dengan aroma KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) kian hangat jadi perbincangan dan menjadi sorotan publik.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Dalam hal ini Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih dituding banyak kalangan elemen masyarakat telah mengangkangi rambu-rambu terkait pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Pejabat di Pemerintah Kabupaten Subang.
“Tiada hari tanpa Mutasi dan Rotasi “, barangkali sindiran itu yang kerap terdengar di kalangan masyarakat, sehingga banyak pihak menuding proses mutasi dan rotasi hanya dijadikan mesin ATM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Maka tak heran, bila institusi ini kerap menggelar mutasi, lantaran disitu area menyulap produknya menjadi pundi-pundi uang, ucap narasumber yang identitasnya minta dirahasiakan kepada MMN.CO saat dimintai tanggapan.
“Tengok saja sejak periode Januari – Juli 2017 sudah melakukan mutasi, rotasi dan promosi empat kali, yakni 30 Desember 2016, 16 Juni 2017, 6 Juli2017 dan 24 Juli 2017,” katanya.
Dari Narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa institusi BKPSDM kerap diplesetkan sebagai Badan Keuangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini, seolah berubah fungsi bagai ‘Pasar Swalayan’ yang mengacu pada kebijakan untung rugi dan menggunakan mekanisme Sempoa.
“Yang membedakan, bila Pasar Swalayan sungguhan dagangan yang dijajakan beraneka ragam natura kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya… sedangkan konsumennya semua kalangan,” terangnya.
Related Posts:
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
