METROMEDIANEWS, KARAWANG – Acara diskusi publik yang berlangsung di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Singaperbangsa Karawang (FH UNSIKA), Kamis (6/12/2018) kemarin, mengangkat isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM). Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Badan Eksekuf Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (BEM FH UNSIKA) dengan tema “Penyadaran Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia”.
Turut mengundang para pembicara diantaranya Beka Ulung Hapsara selaku Komisioner Pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM, Dimas Bagus Arya Saputra perwakilan dari Kontras, serta dipandu oleh Margo Hadi Putra selaku para narasumber yang merupakan orang yang aktif dibidangnya masing-masing juga dihadiri oleh institusi Kepolisian dan TNI.
Yang menarik dalam diskusi publik tersebut, yakni dimana Kontras sebelumnya telah membagi beberapa lembar materi kepada peserta yang hadir yang berisikan materi HAM dimana dikatakan oleh penulis bahwa, dimulai dari tindak pembasmian pengurus, Anggota, Simpatisan organisasi Partai Komunis di Indonesia dan orang orang Nasionalis pada 1965-1970. Dengan tuduhan memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah.
“Suharto yang kala itu belum menjadi Presiden mengerahkan kekuatan militer untuk menangkap orang-orang kiri dan Nasionalis, membunuh para Jendral TNI Angkatan Darat. Termasuk disini memprovokasi organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan politik tertentu untuk ikut melakukan kekerasan dan pembunuhan,” terangnya.
Kutipan ini membuat Dandim 0604 Karawang Letkol Endang Sumardi Angkat bicara, mempertanyakan maksud dan tujuan Dimas selaku perwakilan KONTRAS menyebarkan selebaran yang menurutnya sangat menyesatkan dan memutarbalikan fakta sejarah.
“Dimas Bagus Arya Saputra jangan memputarbalikan fakta sejarah, kita lihat kejadian tahun 1965. Kejadian 1948 siapa penghianat bangsa kalau bukan PKI. Umat muslim sudah tahu kalau semua itu dalang nya adalah PKI. Saat TNI sibuk menghadapi agresi belanda malah dia (PKI) mengianati bangsa ini dan membunuh para ulama juga membunuh para Jenderal TNI,” katanya.
Lanjut Dandim, selebaran yang dibagikan oleh perwakilan Kontras pada diskusi publik tersebut materi nya suatu penyesatan sejarah.
“Perwakilan KONTRAS harus belajar sejarah jangan asal ngomong dan jangan asal tulis. Perlu diketahui bahwa TNI selalu siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Dandim di sela sela pembukaan Dandim Cup di GOR Panatayuda.
Penulias: Joen
