Metromedianews.co – Keberadaan penyalur Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Tangerang diduga mencapai ratusan. Dari jumlah tersebut diduga hanya puluhan yang legal dan resmi terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dan Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Penyalur PRT yang tidak resmi keberadaan mereka terselubung dan berkantor di tempat yang terpencil (rumah-red). Namun keberadaan mereka dalam pengawasan asosiasi.
Dari pengakuan pemilik Penyalur PRT yang namanya minta dirahasiakan mengungkapkan, banyak penyalur yang kesulitan mendaftarkan ke Disnakertrans Provinsi Banten. Salah satunya, memenuhi syarat Undang-Undang Gangguan. UU Gangguan itu untuk perizinan Sektor Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Pariwisata.
Untuk mengurus UU Gangguan itu, pemilik penyalur PRT harus mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar, dokumen perpajakan, dan juga izin mendirikan bangunan. Semua dokumen itu bisa diberikan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Suku Dinas Kota/Kabupaten dan kecamatan.
“Yang paling sulit adalah pemilik penyalur PRT harus memenuhi dokumen bangunan (IMB), karena kebanyakan penyalur PRT berdiri di bangunan yang tidak mempunyai IMB. Oleh karena itu mereka memilih belum mendaftarkan,” katanya.
Selain itu, ungkapnya, yang paling sulit lagi adalah harus bisa memenuhi persyaratan dan memenuhi standar perizinan berusaha berbasis risiko sehingga nantinya akan terverifkasi dan memiliki Sertifikat Standar dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Ketua Gabungan Wartawan Tangerang (GAWAT) Supriyanta meminta pemerintah dapat menindak tegas penyalur PRT ilegal, bahkan menutupnya.
