Gulir ke bawah untuk membaca
Contoh Gambar di HTML

#
#
Nasional

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Malah di “Gadaikan”

×

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Malah di “Gadaikan”

Sebarkan artikel ini
11 Pengunjung

JAKARTA, MMN.CO – Pemerintah dalam menerapkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Namun dalam pelaksanaannya penggunaan KJP banyak disalahgunakan dan bermasalah di masyarakat. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan agar penerimanya benar-benar siswa yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah memperbaiki prosedur dan data-data siswa. Adapun penyelenggaraan KJP Disdik DKI menggunakan dua basis data, yakni dari sekolah dan masyarakat.

Seperti belum lama ini ditemukan di wilayah Tambora, Jakarta Barat, adanya penyalahgunaan KJP dengan cara di gadai oleh oknum orang tua murid disalah satu sekolah swasta.

Diketahui KJP MR (7 thn) warga Sawah Lio telah digadai sebesar Rp 500.000,- rupiah kepada rentenir. Dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ketika tidak bisa ditebus KJP ditahan dan bunga terus berjalan.

Menurut narasumber yang tidak mau disebutkan namanya bahwa adanya praktek penggadaian KJP sudah lama terjadi dan bukan saja KJP tapi ATM para PPSU pun banyak yang digadaikan.

“Benar pak banyak KJP murid yang digadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar narasumber kepada MMN.CO saat dikonfirmasi.

Adanya hal tersebut sangat disayangkan oleh Moch. Hasan selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panca Bhakti Nusantara (PBN) saat dimintai tanggapannya di kantornya, Jakarta, Minggu (18/6/2017).

“Kepala sekolah dan wali kelas yang bertugas harus menyeleksi siswanya dan tentunya sekolah jangan main-main dan mengawasi pelaksanaannya,” ujar Moch. Hasan.

Menurut Moch. Hasan program KJP dibuat untuk perubahan yang lebih baik. Namun, ia meminta pemerintah melakukan penelitian dan mempelajari detail pelaksanaannya agar tidak menimbulkan masalah.

“KJP program yang bagus, namun ada baiknya pemerintah melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mendalami manfaatnya bagi masyarakat,” kata Moch. Hasan. (dr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *