MetroMediaNews.co – Terkait adanya dugaan aroma korupsi ditubuh Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDES di Tanjung Pakis kian jadi perhatian publik dan perbincangan hangat dikalangan masyarakat.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Seperti dikatakan H Muhidin selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pakis Jaya, bahwa hingga saat ini belum adanya laporan kepada pihak kecamatan terkait dana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang tidak jelas peruntukannya.
“Ketua Bumdes Tanjung Pakis sampai pihak Kecamatan juga mengatakan tanah untuk mendirikan suatu bangunan (Antena Server-red) mesti jelas keabsahan surat suratnya,” terang H Muhidin kepada MMN, Kamis lalu (21/12).
Dikatakan Muhidin, bahwa dirinya selalu meminta kejelasan namun selalu tidak digubrisnya. Bahkan sampai saat ini document atau SPJ belum diterimanya.
“Saya sudah berkali-kali menanyakan data pengelolaan Bumdes yang dikelolanya (Ketua-red) dan meminta SPJ nya, karena untuk data kami di Kecamatan sehingga bisa melengkapi data Dana Desa di Tanjung Pakis. Namun hal itu selalu diabaikannya,” ujar Muhidin.
Muhidin menambahkan, “Karyo selaku Kades pun seharusnya bisa membantu menegur Ketua Bumdes untuk tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bagaimana pun didalam aturan dan Kepala Desa adalah sebagai penanggung jawab kegiatan Badan Usaha Milik Desa,” tegasnya.
Sementara itu yang menjadi sorotan kecurigaan warga setelah adanya dugaan korupsi dari program pengadaan server adalah nilainya yang lumayan fantastis, karena diketahui bahwa pembuatan server tersebut hanya mengeluarkan biaya yang diperkirakan sebesar Rp 50 jutaan.
Related Posts:
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
