MetroMediaNews.co – Dunia pendidikan yang dipahami sebagai lembaga Nirlaba itu, sekarang sudah benar-benar berubah menjadi ajang bisnis yang menggiurkan. Sekolah juga sebagai satu-satunya lembaga yang hingga hari ini dipercaya sebagai instansi pencetak orang pintar seperti Presiden ketiga kita Prof.Ir.BJ.Habibi, ternyata digunakan sebagai alat pemalak (Pungli-Red).
Dengan dalih dan berbekal aturan main yang ditafsirkan serampangan serta mengatas namakan institusi, lalu oknum itu beraksi memunguti uang haram yang berlangsung secara masiv dan transparan.
Hal ini seperti terjadi di lingkup Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang disinyalir memungut dana tidak resmi (Pungli) penyelenggaraan Ulangan Semester Madrasah Ibtidaiyah (MI) se Kabupaten Subang hingga mencapai ratusan juta rupiah.
Seperti diungkapkan narasumber bahwa pungutan itu dikoordinir oleh KKM kabupaten berinisial SUP. Di setiap MI oleh SUP masing-masing dipungut sebesar Rp.16.000,-/siswa, dengan perincian sbb; Pengadaan naskah Rp.6.000,-, Iuran KSM Aksioma tingkat Provinsi Rp.1.500,-, Kepala Madrasah Rp.2.000,-, Operasional KKM Wilayah Rp.1.000,-, Operasional Sie Dimkad Kemenag Kab.Subang Rp.1.000,-, Oprasional Pengawas Madrasah Rp.500,-, Simpanan Qurban Rp.2.000,-, Operasional KKM Kabupaten Rp.500,- dan Kas KKM Rp.1.500,-.
“Bila dikalkulasi uang haram itu tidak akan muat jika disimpan di keempat saku baju safarinya oknum. Coba saja dihitung bila setiap siswa dipungut Rp.16.000,- dikalikan jumlah siswa 250-300 siswa/sekolah dikali 107 sekolah dikali 2 semester (setahun) angkanya cukup pantastik, “ ujarnya seraya menyebut kejadiannya sendiri sudah berlangsung cukup lama.
Sementara Suparman selaku koodinator KKM Subang, saat ingin dikonfirmasi via sambungan selulernya berkali-kali tidak berkenan menjawab, kendati nada panggilnya merespon. Disambangi di tempatnya bertugas di salah satu MI di wilayah Kecamatan Legon kulon sulit ditemui.
Fungsionaris DPD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK-RI) kabupaten Subang Wijo saat dimitai komentar di kediamannya beberapa waktu lalu menegaskan, setiap pungutan tanpa dilandasi aturan secara yuridis adalah pungli, dan setiap pungli adalah bagian dari tindakan korupsi.
“Bila dicermati modusnya, pungutan/setoran yang diminta oknum bersifat memaksa, indikasinya nominalnya merata. Berbeda dengan pemberian sukarela, apalagi kalau ditagih segala. Apapun dalihnya perbuatan itu dikatagorikan pungli,” tegasnya.
Untuk itu pihaknya, mendesak Tim Saber Pungli agar segera bertindak. Praktek pungli ini jangan dilihat dari besar kecilnya nilai nominal, terhadap pelaku pungli agar ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, tidak ada toleransi bagi siapapun, jika diantara kita melakukan praktik culas itu.
Fungsi Saber Pungli sendiri menurut Wijo bukan saja untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, tetapi lebih dari itu bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan merekomendasikan kepada pimpinan untuk melakukan penindakan dan monitoring, pungkasnya.
(BH)