Gulir ke bawah untuk membaca
Contoh Gambar di HTML

#
#
Nasional

Pemkab Cianjur Akan Penuhi Penambahan Peserta BPJS

×

Pemkab Cianjur Akan Penuhi Penambahan Peserta BPJS

Sebarkan artikel ini

METROMEDIANEWS.CO – Setidaknya masyarakat Cianjur merasa sedikit lega. Pasalnya, hasil unjuk rasa dan audensi yang dilakukan massa SPRI, Kamis (20/9) lalu membuahkan hasil pelayanan BPJS yang mana akan mendapat tambahan peserta dari bantuan pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dalam rapat yang dihadiri oleh pihak RSUD Sayang Cianjur, Dinas Sosial, Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur dan BPJS di ruang Komisi IV, Senin (24/9), membahas tentang empat tuntutan massa SPRI yang memperjuangkan pelayanan kesehatan rakyat miskin.

Karlina Ketua BPJS Kesehatan Cianjur, mengatakan, pemerintah Kabupaten Cianjur akan mengadakan penambahan peserta, tapi masih dalam proses kesepakatan.

“Hasil rapat barusan, pemerintah Kabupaten Cianjur akan mengadakan penambahan peserta BPJS, yang ditargetkan pada awal bulan Oktober besok, dengan menggunakan anggaran dari pemerintahan RI. Untuk penerima bantuan pemerintah Cianjur, akan ditambahkan dengan program sebelumnya yang berjumlah 7.500 peserta,” kata Karlina.

Mengenai teknik pembayaran dari pemerintah ke BPJS, masih disamakan dengan cara sebelumnya.

“Untuk teknik pembayaran masih sama dengan cara sebelumnya. Diharapkannya, tidak ada lagi permasalahan, seperti adanya tunggakan pembayaran iuran,” ucapnya.

Disinggung mengenai adanya tunggakan pemerintah Cianjur sebesar Rp30 miliar, dijawabnya itu merupakan permasalahan nasional tidak hanya di Cianjur saja, jawab dia.

Lanjutnya, dalam waktu dekat pembayaran kliem, dalam waktu dekat akan segera dibayar. “Sesuai dengan klaim yang sudah masuk dan terverivikasi, setelah dana dari pemerintah RI turun,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Komisi IV Kabupaten Cianjur, Sapturo mengatakan, sudah ada perjanjian kerjasama (PKS) untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin, sehingga BPJS harus memberikan pelayanan yang terbaik.

Dirinya menekankan, supaya BPJS Kesehatan tak lagi ada keterlambatan membayar klaim terhadap RSUD, apalagi sampai menjadikan alasan tunggakan peserta BPJS diluar program yang diadakan pemerintah.

“Saya berharap ini berjalan lancar, kedepannya tidak ada lagi tunggakan, sebab dengan adanya tunggakan, akan berdampak pada pelayanan RSUD,” tandasnya.

Penulis: Jay

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *