MMN.CO, CIMAHI – Ombudsman Perwakilan Jawa Barat mendorong Pemerintah Daerah Kota Cimahi meningkatkan mutu pengelolaan pengaduan masyarakat dan mengintegrasikan dengan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Sistem Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR SP4N).

Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto mengatakan, pemerintah pusat telah memiliki sistem pengaduan LAPOR SP4N sejak 2016. Namun, sampai saat ini masih banyak Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang belum terintegrasi dengan sistem tersebut.

“Baru Kota Bandung yang sudah terintegrasi, makanya kami mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengaduan masyarakat ini,” ujar Haneda ditemui di Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Jumat (05/05).

Menurutnya, jika semua pemerintah daerah sudah terintegrasi dengan sistem LAPOR SP4N, setiap aduan atau laporan dari masyarakat bisa ditanggapi yang kemudian ditindaklanjuti dengan cepat.

“Kalau sudah terintegrasi, otomatis apa yang masuk ke sini (Pemkot Cimahi) akan sama dengan yang ada di LAPOR SP4N pusat. Nanti dari situ akan dilakukan penilaian kerja, secepat apa respon pelayanannya,” katanya. 

Dilain pihak, Sudiarto selaku Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi mengatakan, Pemkot Cimahi akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman terkait pengelolaan sistem aduan tersebut. 

Menurutnya, sistem LAPOR SP4N tersebut sangat baik untuk diterapkan di Pemkot Cimahi, agar pelayanan aduan masyarakat bisa lebih ditindaklanjuti dengan cepat. 

“Ada pesan masuk, langsung menerima dan bisa cepat ditanggapi. Intinya kita melayani masyarakat dengan baik,” katanya. ‎

Kota Cimahi menjadi salah satu Kota di Jawa Barat yang belum terintegrasi dengan aplikasi LAPOR SP4N. Untuk layanan pengaduan masyarakat, Pemkot Cimahi masih mengandalkan Pesan Penduduk (Pesduk). 

“Memang kami hanya ada Pesduk saja. Kalau saya harapannya dimanfaatkan secara optimal,” imbuh Sudiarto. (Fey)‎