81 Pengunjung
MMN.CO, (CIMAHI) – Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, Aris Permono menyatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan penambahan pegawai untuk instansi yang dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Hal tersebut dilakukan menyusul kurangnya pegawai pasca Satpol PP Kota Cimahi berubah status dari kantor menjadi dinas, ditambah dengan bergabungnya bidang Pemadam Kebakaran.
“Kami akan mengajukan penambahan Tenaga Harian Lepas (THL), mudah-mudahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa mendukung kebutuhan kami,” ungkapnya ketika ditemui di Kantor Dinas Satpol PP dan Damkar, area perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Raden Hardjakusumah, Kota Cimahi, Kamis (04/05).
Aris menambahkan, pihaknya juga sangat membuka kesempatan bagi staf yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk bisa bergabung bersama Dinas Satpol PP dan Damkar. Namun pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi.
“Saya juga akan minta ke BKD agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan staf dari OPD lain bisa mengisi kekosongan di Satpol PP,” bebernya.
Mengenai jumlah SDM yang ada di Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, secara total berjumlah 59 orang, apabila digabung dengan Damkar terdapat sekitar 67 orang, dan dengan jumlah yang ada itu dinilai masih sangat kurang.
“Setelah ada penyatuan dengan Damkar, itu kan nanti ada Kabid, ada Kasi, dan posisi itu yang harus segera diisi untuk memperkuat koordinasi,” ujarnya.
Selain melakukan penambahan staf perkantoran dan staf kesekretariatan, juga akan diajukan penambahan personel wanita yang akan ditempatkan di lapangan. Aris beralasan, dengan menempatkan wanita di bagian depan saat di lapangan, maka penanganan bisa menjadi lebih humanis.
Dari jumlah tersebut, tambahan staf perkantoran yang dibutuhkan pihaknya sekitar 12 orang, dan untuk tambahan tenaga harian lepas wanita di lapangan, idealnya penambahan sampai 65 orang.
“Untuk anggota lapangan yang ada sekarang, itu bukan ditarik ke dalam, tapi lebih membackup para petugas wanita itu. Tapi untuk pengajuan, belum bisa kami laksanakan karena harus ada pembahasan dulu mengenai berapa jumlah yang kami butuhkan dan berapa anggarannya,” tandasnya. (Fey)
