METROMEDIANEWS.CO – Warga Mekarlaksana, Kecamatan Cikadu, Cianjur Selatan menggelar aksi unjuk rasa di empat titik lokasi diantaranya di gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur, Bappeda, Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur, dan terakhir gerudug Kejaksaan Negeri Cianjur.
Adapun unjuk rasa yang dilakukan adalah mengadu berikan bocoran tergabung dalam Serikat Mahasiswa (SM) dan Pemuda Cianjur (PC) turun ke jalan aksi unjuk rasa (unras) minta keterbukaan informasi publik mengenai anggaran Dana Desa (DD), Senin (19/11) kemarin.
Galih selaku Koordinator Lapangan (Korlap) mengatakan, pihaknya meminta kepada Kejaksaaan Negeri (Kejari) Cianjur dan Inspekrotat Daerah (Itda) untuk segera usut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Cianjur Selatan. Ironis, ketika pemerintah dengan visi misi memajukan segala pembangunan ada di Kabupaten Cianjur khususnya.
“Artinya, banyak permasalahan mengenai anggaran DD. Priorotas ada di pelosok desa tahun 2017-2018, artinya ada dugaan Kepala Desa (Kades) dan sekelompoknya banyak memperkaya diri sendiri,” katanya saat orasi berlangsung di Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur.
Dengan adanya permasalahan yang dikeluhkan masyarakat mengenai anggaran yang tidak transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Baik itu segala kegiatan diduga adanya suatu nepotisme, dimana tidak melibatkan masyarakat.
“Nah, malah ada dugaan perangkat desa lah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Jelasnya, tidak adanya swadaya masyarakat, kemudian adanya suatu kerjaan diborongkan dengan harga Rp 20 ribu per meter. Sehingga masyarakat merasa adanya keraguan anggaran desa,” ujar Galih.
Hal sama dikatakan Asep Maulana (38) warga Desa Mekarlaksana, Kecamatan Cikadu, Cianjur Selatan membenarkan, mengenai anggaran selama ini Pemerintah Desa (Pemdes) setempat tidak terbuka. Jelasnya menilai itu ada dugaan banyak dimainkan.
“Maka itu, melalui aksi kami membuktikan bahwa tidak diam dan akan selalu mengawal. Agar sejumlah Kepala Desa (Kades) ada di Kabupaten Cianjur khususnya tidak semena-mena memainkan anggaran desa dikucurkan pemerintah selama ini,” ungkapnya.
Massa aksi meminta dan menuntut Inspektorat Daerah (Itda) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cianjur segera bongkar permainan pengolahan Dana Desa (DD) Mekarlaksana, khususnya umumnya sejumlah desa lainnya ada di Kabupaten Cianjur. Secara garis besarnya ada dugaan adanya indikasi korupsi memperkaya diri sendiri.
“Kita minta usut sampai tuntas, dan selalu mengawal sampai Kades diputuskan menjadi tersangka atas dugaan penyelewengan anggaran,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur, Henry mengatakan, merasa dibantu oleh masyarakat juga mahasiswa mengenai aksi unjuk rasa (unras) saat ini. Jelasnya akan ditindaklanjuti, dan akan dikembangkan mengenai laporan saat ini.
Hal ini merupakan tindaklanjut laporan dari masyarakat dan akan membentuk tim khusus, karena memang banyak laporan mengenai anggaran desa dalam minggu ini baik itu langsung atau melalui email.
“Tentunya kita akan peduli dan jemput bola mengenai unras atau laporan saat ini, tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti sesuai bukti dan fakta jelas diadukan oleh masyarakat mengenai soal anggaran desa,” tandasnya.
Penulis: Jay
