METROMEDIANEWS, CIANJUR – Sejumlah tokoh masyarakat dan warga di 6 desa yang berada diwilayah Kecamatan Naringgul kembali mempertanyakan dan menuntut Pemerintah Kabupaten Cianjur atau Plt Bupati Cianjur untuk meminta jawaban terkait akan berpindahnya kantor pusat pelayanan yakni kantor Kecamatan Naringgul dari Desa Naringgul ke Desa Wangunjaya.
Diketahui hingga sampai saat ini belum adanya kejelasan dan kepastian bagaimana kelanjutan dan kedepannya permasalahan Kantor Kecamatan Naringgul yang kini jadi polemik ditengah masyarakat.
Sebelumnya, 6 bulan yang lalu para tokoh masyarakat dari 6 Desa diwilayah Naringgul pernah mengadakan aksi audensi baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, bahkan pernah mendatangi kantor DPRD Cianjur untuk mempertanyakan dan menolak keras atas rencana pindahnya kantor Kecamatan Naringgul.
Disampaikan tokoh masyarakat Naringgul, Apih Dadang Kadarusman (67) bahwa, dirinya bersama tokoh masyarakat lainnya tetap bertahan dan menolak keras terkait pindahnya Kantor Kecamatan Naringgul. “Kami tidak mengerti dan tidak paham kepada Pemkab Cianjur khususnya Bupati Irvan Rivano Mhochtar atas kebijakannya yang telah menyetujui kantor kecamatan pindah ke desa Wangunjaya,” ujarnya kepada MMN, Senin (17/12).
Ia menambahkan, dirinya pun heran kepada BAPEDA dan PUPR yang tidak mengkaji teelebih dahulu saat memutuskan tempat yang baru untuk Kantor Kecamatan Naringgul diluar Desa Naringgul. “Maka dari itu kami para tokoh masyarakat minta penjelasannya. Belum lagi dengan tidak jelasnya terkait Ijin amdalnya. Sudah jelas dilokasi kampung Cilandak/Puncak Wangi Desa Wangunjaya itu tergolong tanahnya labil dan rawan longsor juga berdekatan dengan perbatasan Kecamatan Cidaun, sehingga kedepannya akan menyulitkan masyarakat Naringgul saat membutuhkan adminduk kecamatan,” ungkapnya.
Lanjut Apih Dadang, maka dari itu pihaknya meminta kepada Plt Bupati Cianjur H Herman Suherman untuk turun langsung ke Naringgul agar mengetahui langsung kondisi kecamatan yang baru sangat tidak layak untuk dijadikan perkantoran. “Ada 6 Desa apabila benar terjadi berpindahnya kantor pusat pelayanan Kecamatan Naringgul dari zona wilayah Desa Naringgul yang akan jadi korban kebijakan yang tidak didasari dengan hasil kajian dari para ahli,” ucapnya.
Menurutnya, kalau untuk di wilayah Desa Naringgul lokasi kantor kecamatan sudah hasil kajian survei dari para ahli karena ada 11 Desa sehingga posisi kantor kecamatan di Desa Naringgul akan memudahkan warga sebab posisinya ada di tengah desa Balegede, Sukabakti, Wanasari, Sukamulya, Naringgul, Malati, Wangunjaya, Wangunsari Mekarsari, Cinerang dan Margasari. “Jadi harapan kami dengan warga lainnya memohon untuk dikembalikan ke posisi semula. Kalau tetap dipaksakan kami bersama warga dari 6 Desa akan memisahkan diri atau minta bergabung dengan kabupaten Bandung,” terangnya.
Hal yang sama dikatakan Daman Huri (68), atas dasar kajian dari mana bisa semudah itu memindahkan pusat pelayanan kantor kecamatan ke tempat yang tidak layak untuk dijadikan pusat kota kecamatan. “Semenjak diputuskan dan tidak diajaknya para tokoh untuk ikut bermusyawarah terkait persetujuan pemindahan kantor kecamatan Naringgul, dugaan kami ada yang sengaja bermain alur politik mengaitkannya dengan kepentingan pribadi. Maka dari itu kami menolak sebab bukan atas dasar kehendak warga dan para tokoh penggiat kecamatan Naringgul untuk berpindahnya kantor kecamatan keluar dari zona peta wilayah Desa Naringgul yang notabennya tengah tengah dan sudah berdasarkan hasil kajian para ahli dengan posisi ditengah yang akan lebih mudah terjangkau oleh 11 Desa yang ada di wilayah kecamatan Naringgul,” pungkasnya.
Pantuan MMN dilokasi, tampak pembangunan kantor Kecamatan yang baru didesa Wangunjaya sudah berjalan sekitar 6 bulan dengan kondisi hampir 50%. Kini pembangunan mangkrak dan tidak ada lagi akitivitas pengerjaan. Terlihat kondisi bangunan tampak kumuh dan atap sudah mulai rapuh serta dinding tembok belum di plester sehingga suasana bangunan seperti rumah hantu.
Penulis: Jay
