Gulir ke bawah untuk membaca
Contoh Gambar di HTML

#
#
Megapolitan

Warga Tolak Perluasan Kawasan Zonasi Industri di Kalideres

×

Warga Tolak Perluasan Kawasan Zonasi Industri di Kalideres

Sebarkan artikel ini
11 Pengunjung

MetroMediaNews.co – Terkait pengajuan perluasan zonasi diwilayah Kelurahan Kamal dan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres mendapat penolakan dari sebagian warga masyarakat yang berada disekitarnya. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, zonasi industri yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dinilai keberadaannya sangat menganggu.

Seperti disampaikan Ketua RT 01 RW 09 Kelurahan Kamal, Wahyudi bin Santa menjelaskan, bahwa selama ini perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri tidak ada realisasinya ke masyarakat dalam hal CSR Perusahaan.

“Selama saya menjadi sebagai Ketua RT diwilayah, masyarakat tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun dari beberapa perusahaan yang ada disini,” ujar Wahyudi kepada wartawan, Jumat (9/8/2019).

Sementara itu, Ketua RW 13 Tegal Alur, Kosim mengatakan, berdasarkan pendataan di enam RT wilayahnya ada sekitar 40 pelaku usaha industri yang beroperasi.

“Kami berharap jika ada peninjauan kembali zonasi di kawasan Jalan Prepedan Raya dilakukan secara mendalam, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga setempat,” terang Kosim saat mengikuti acara konsultasi publik untuk Pengkajian, Evaluasi dan Penilaian terhadap kawasan bisnis di sepanjang Jalan Prepedan di Kantor Kecamatan Kalideres, Kamis lalu (1/8/2019).

Sebelumnya diketahui, sejumlah ratusan pengusaha yang tergabung dalam perkumpulan Pengusaha Prepedan dan Tegal Alur melakukan pengajuan perluasan zonasi industri di wilayah Kelurahan Kamal dan Tegal Alur Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Ada sekitar seribu pengusaha yang ada di wilayah Kamal dan Tegal Alur meminta pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan perubahan tata ruang zonasi pemukiman yang saat ini menjadi tempat usaha selama puluhan tahun.

Para pengusaha itu berharap ada pembinaan dari pemerintah Provinsi, Kota bahkan kecamatan dan kelurahan untuk memberikan perlindungan kepada para pengusaha agar sebagai warga negara mendapat kepastian hukum dalam menjalankan usaha yang sudah di bangun selama puluhan tahun.

Editor: Dedy Rahman
Reporter: Anggi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *