Metromedianews.co | Garut, 22 Juli 2025 – Menanggapi pemberitaan di salah satu media daring yang menyebut adanya dugaan pelanggaran administratif berat, SMK IT Miftahul Huda Bungbulang memberikan klarifikasi resmi bahwa informasi tersebut tidak berdasar, tidak melalui proses konfirmasi yang dinilai benar, serta berpotensi merusak reputasi institusi pendidikan swasta yang tengah berkembang pesat di wilayah selatan Garut.
“Kami sangat menyayangkan isi berita tersebut. Sebagai sekolah swasta, kami membangun dan mengembangkan pendidikan dengan keterbatasan, namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan akuntabilitas. Pemberitaan yang tidak berimbang seperti ini sangat menyudutkan kami,” ujar Kepala SMK IT Miftahul Huda, Ibu Tuti Latifah, S.Pd.I, dalam keterangan resminya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Beliau menambahkan bahwa sampai hari ini tidak ada temuan resmi dari Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, maupun auditor independen yang menyatakan adanya pelanggaran administratif berat. Bahkan, tidak pernah ada teguran atau laporan tertulis dari pihak manapun terkait dugaan tersebut.
“Yang datang ke sekolah bukan membawa surat resmi, tetapi justru wartawan yang tiba-tiba mempertanyakan titik-titik kelemahan kami. Mereka tidak bertanya soal prestasi siswa, kerja sama industri, atau pembangunan fasilitas yang telah kami perjuangkan dengan keringat. Ini bukan cara membangun pendidikan,” tegasnya.
Menurut Ibu Tuti, seharusnya semua pihak—terutama media—dapat menjadi mitra yang mendukung kemajuan sekolah swasta, bukan justru memperkeruh citra dengan narasi yang tidak proporsional.
“Kami tidak anti kritik, tapi mohon beri ruang yang adil dan berimbang. Jangan hanya mencari sisi yang lemah tanpa menampilkan sisi keberhasilan,” lanjutnya.
Selama ini, SMK IT Miftahul Huda dikenal sebagai sekolah swasta berbasis Islam yang terus tumbuh dari bawah. Dengan dukungan masyarakat, wali murid, yayasan, dan para pendidik, sekolah ini berhasil membuka peluang pendidikan kejuruan bagi siswa di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan vokasi.
Dalam dua tahun terakhir, SMK IT Miftahul Huda telah melaksanakan berbagai terobosan, di antaranya penguatan jurusan Teknik Komputer Jaringan dan pembukaan program keahlian baru berbasis agribisnis peternakan. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana seperti laboratorium komputer, penyekatan ruang kelas, serta pembangunan pos satpam dan fasilitas ibadah dilakukan secara mandiri tanpa dana APBD atau APBN.
Sekolah juga berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga industri lokal untuk kegiatan praktik kerja lapangan siswa (PKL), yang menjadi nilai tambah dalam penilaian kompetensi lulusan. Dalam ajang kompetisi siswa, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, sekolah telah meraih beberapa penghargaan di bidang kejuruan, keagamaan, dan kewirausahaan.
Namun, seluruh capaian tersebut justru tidak pernah disorot dalam pemberitaan yang beredar. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan guru, orang tua, dan siswa yang merasa bahwa usaha dan dedikasi mereka diabaikan begitu saja.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sekolah swasta tidak boleh terus-menerus menjadi objek tekanan tanpa dukungan. Kami butuh ruang berkembang, bukan dijatuhkan oleh asumsi,” ujar salah satu guru senior di sekolah tersebut.
Sekolah menyatakan bahwa pihak media yang menerbitkan pemberitaan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan wawancara resmi maupun mengkonfirmasi isi berita sebelum dipublikasikan. Dalam standar jurnalistik yang sehat, konfirmasi adalah bagian penting dari prinsip keberimbangan.
“Kami terbuka untuk siapa saja yang ingin mengetahui kondisi sekolah secara jujur dan utuh. Tapi mohon jangan menilai dari luar tanpa memahami perjuangan kami dari dalam,” tutup Ibu Tuti Latifah.
Sebagai langkah ke depan, sekolah akan mengirimkan surat permohonan klarifikasi dan hak jawab kepada redaksi media yang bersangkutan. Selain itu, pihak sekolah juga menyampaikan tembusan laporan ini kepada Pengawas pembina Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahkan mungkin ke Dewan Pers Pusat, agar dilakukan pembinaan kepada media-media yang tidak taat pada kode etik jurnalistik.
Dalam penutupnya, Ibu Tuti menyampaikan harapan agar media dapat menjadi sahabat pendidikan, bukan justru menjadi alat pembentuk opini negatif tanpa dasar. Pihak sekolah tetap membuka pintu kerja sama dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan pendidikan yang adil, jujur, dan beradab.
Red/Dedi