MetroMediaNews.co – Akibat penyaluran bantuan sosial Pandemi Covid-19 tidak transparan, ratusan warga masyarakat mendatangi Kantor Desa Jayagiri, Kecamatan Sukanegara, Cianjur Selatan, Jawa Barat, Senin (22/6/2020) sekitar pukul 13.00 WIB.
Pantauan MetroMediaNews.co dilokasi, sejumlah aparat keamanan dari TNI/Polri menjaga ketat saat meneruma 10 orang perwakilan warga untuk melakukan audensi dengan kepala desa.
Dalam audensi tampak hadir Kapolsek, Danramil dan Sekmat untuk memediasi tuntutan warga dalam mencari keadilan dan transparansi bansos bagi warga masyarakat terkait bantuan Pandemi Covid-19, juga anggaran lain nya dengan harapan pemerintah Desa Jayagiri dalam pelaksanaan nya sesuai dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Akah (40) salah seorang peserta aksi unjuk rasa dan juga tokoh masyarakat, meminta kepada pemerintah Desa Jayagiri untuk transparan sesuai KIP, baik terkait anggran dana desa juga bansos Covid-19 baik dari Kementerian Sosial, Pemerintah Pusat dan Bantuan Provinsi agar penyalurannya tepat sasaran dan sesuai data.
“Jangan sampai warga yang layak menerima bantuan justru tidak dapat sehingga menjadi gejolak dan melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasinya,” ujar Akah kepada MetroMediaNews.co, Senin (22/6/2020).
Lanjut Akah, yang paling tidak dapat dimengerti dan menjadi tanda tanya oleh warga adalah pembagian bansos yang penyalurannya dilakukan pada malam hari.
“Hasil audensi degan kepala desa yang disaksikan oleh unsur Muspika mengakui ada kesalahan dengan alasannya karena mendesak. Intinya tuntutan kami meminta kepada pihak pemerintah desa Jayagiri untuk transparan terkait bantuan dan anggaran desa. Jika seandainya aspirasi kami tidak didengar maka kami akan mengadakan aksi lagi dengan massa yang lebih banyak lagi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Jayagiri, Wawan S menuturkan, semua aspirasi warga yang disampaikan diterima dengan baik. Pihaknya menyampaikan apresiasi atas kritik membangun yang sudah disampaikan warga.
“Saya akan mengajukan ke tingkat pemerintah daerah (Pemda), provinsi juga pusat. Mungkin saat ini ada aspirasi masyarakat dan akan disampaikan nanti,” ucapnya.
Adapun untuk bantuan anggaran atau dana Covid-19 ada sekitar 173 orang BST, lalu bantuan provinsi (Banprov) sekitar 86 orang keluarga penerima manfaat (KPM), dan PKH ada sekitar 400 orang lebih ada.
“Nah, itu yang sisa dan ditambah mungkin dari anggaran dana desa (DD) yang akan dicairkan dari jumlah 500 hanya bisa menerima atau dapat itu kurang lebih 182 orang, untuk bantuan langsung tunai (BLT). Jadi bantuan yang belum tersalurkan itu hanya BLT dari Dana Desa (DD) saja kang?. Itu juga dari jumlah 500 tersisa, mendapatnya hanya 182 orang,” tandasnya.
Editor: Red
Penulis: Jay
