METROMEDIANEWS.CO – Warga Gunung Sugih, Lampung Tengah, keluhkan konpensasi dan ganti rugi atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Lampung hingga saat ini belum selesai pembayarannya.
Masih banyak warga yang belum menerima konpensasi atau ganti rugi secara penuh berdasarkan yang telah ditetapkan oleh tim PPK, BPN, Apesal (penilai) dan kontraktor pembagunan jalan tol lintas Sumatera.
Seperti disampaikan Zairin, salah satu warga mengatakan, dirinya bersama warga lainnya sangat menyayangkan pihak terkait belum menyelesaikan pembayaran atas ganti rugi rumah dan tanah yang sudah dieksekusi untuk pembangunan proyek Jalan Nasional.
“Sangat disayangkan hingga kini masih belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi ke warga, sehingga kami merasa keadilan itu hanya milik pengusaha dan penguasa,” ujar Zairin kepada MMN.CO, Kamis (15/11/2018).
Hal sama dikatakan Suwandi SH salah seorang kerabat Zairin. Menurutnya, dirinya sangat miris jika melihat dan mendengar jawaban dari pada Tim Panitia Penyelenggara seperti Kepala BPN Hasan Basri, Edison dan Satibi dari PPK, bahkan Apresal yang diketahui adalah tim independen yang ditunjuk oleh kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Suwandi menjelaskan, bahwa dirinya telah mengkonfrmasi Hasan Basri selaku BPN Lampung Tengah dan Tim Apresal. Namun sayangnya tidak sesuai dengan harapan.
“Responnya baik namun tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Dalam arti janji palsu dan hanya mulut manis,” kata Suwandi dengan nada kesal.
Ia menambahkan, apakah semua pejabat dan instansi pemerintah di negeri tercinta seperti ini?. Yang selalu suka menjanjikan namun berakhir dengan menjijikkan.
“Saya hanya minta hak dan keadilan, tidak lebih,” tegasnya.
Suwandi menduga, adanya kerjasama dari pihak terkait untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari Proyek Pembangunan jalan tol ini tanpa harus memikirkan orang lain.
Oleh karena itu dirinya mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan para penggiat Anti Korupsi untuk mengawal proses pembangunan jalan tol ini.
“Ini kan Proyek Nasional yang digadang-gadangkan Presiden Joko Widodo, tapi kenapa kejadian seperti ini?. Kami berharap lembaga terkait agar menyelesaikan dan membayar hak-hak masyarakat yang belum dilunasi,” tandas
Penulis: Red
