SPMB 2026/2027
SMK IT
MIFTAHUL HUDA
KEUNGGULAN
✔ Sekolah + Pesantren
✔ Bisa Mondok / Pulang
✔ Pembinaan Karakter Islami
JURUSAN
✔ Teknik Komputer & Jaringan
✔ Agribisnis (opsional)
✔ Siap Kerja & Kuliah
FASILITAS
✔ Lab Komputer
✔ Internet Fiber
✔ Asrama & Masjid
✔ Lingkungan Nyaman
SPMB 2026/2027
SMK IT
MIFTAHUL HUDA
KEUNGGULAN
✔ Sekolah + Pesantren
✔ Bisa Mondok / Pulang
✔ Pembinaan Karakter Islami
JURUSAN
✔ Teknik Komputer & Jaringan
✔ Agribisnis (opsional)
✔ Siap Kerja & Kuliah
FASILITAS
✔ Lab Komputer
✔ Internet Fiber
✔ Asrama & Masjid
✔ Lingkungan Nyaman
BeritaHOMEKab. SikkaNusa Tenggara TimurVideo

Nobar Film Pesta Babi di Sikka Didatangi Babinsa, KPA NTT Soroti Intervensi Aparat di Ruang Sipil

115
×

Nobar Film Pesta Babi di Sikka Didatangi Babinsa, KPA NTT Soroti Intervensi Aparat di Ruang Sipil

Sebarkan artikel ini

Film Dokumenter Jadi Ruang Belajar Warga

Kegiatan nobar tersebut disebut bukan sekadar hiburan, melainkan ruang belajar bersama warga untuk membahas ketimpangan agraria, konflik tanah, dan pengalaman rakyat dalam mempertahankan ruang hidup mereka.

Film Pesta Babi dikenal sebagai film dokumenter yang menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan perebutan ruang hidup masyarakat kecil di tengah kepentingan modal dan kekuasaan atas tanah.

Dalam diskusi usai pemutaran film, warga membahas pengalaman menghadapi persoalan agraria di wilayah Nangahale dan sejumlah daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Mereka juga menyoroti pentingnya solidaritas masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup.

KPA Wilayah NTT menilai ruang-ruang diskusi seperti itu merupakan bagian penting dari pendidikan rakyat yang seharusnya dilindungi, bukan justru dicurigai atau dibatasi dengan pendekatan keamanan.

KPA NTT Pertanyakan Kewenangan TNI

Koordinator KPA Wilayah NTT, Honorarius Quintus Ebang, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berkumpul, berdiskusi, dan membangun kesadaran kritis atas persoalan agraria yang mereka alami.

Menurutnya, kehadiran aparat TNI yang meminta penghentian kegiatan menunjukkan masih adanya pendekatan keamanan terhadap ruang belajar rakyat.

“Masyarakat mempunyai hak untuk berkumpul, berdiskusi, dan membangun kesadaran kritis atas persoalan agraria yang dialami. Kehadiran aparat TNI yang meminta pembubaran justru memperlihatkan bagaimana suara dan ruang belajar rakyat masih sering dicurigai. Padahal yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah ruang dialog yang sehat dan demokratis,” tegas Honorarius.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *