Ditambahkan LaNyalla, elemen civil society yang berjuang dalam lahirnya bangsa justru tidak diakomodasi. Tidak dapat ikut menentukan arah dan wajah bangsa ini ke depan.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
“Sementara partai politik kalau boleh saya bilang tidak berjuang panjang dalam lahirnya bangsa ini. Tapi kenapa sekarang malah yang paling berkuasa,” lanjutnya.
LaNyalla juga menegaskan bahwa pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum mengkalibrasi kesepakatan bangsa. Dimana kesepakatan demokrasi Indonesia saat ini belum menemukan kenyamanan yang diharapkan oleh semua pihak.
Related Posts:
“Makanya perlu bagaimana mencapai kesempurnaan demokrasi, walaupun upaya tersebut tidak mudah. Karena yang lain sudah berada di zona nyaman, ya kita di DPD RI yang teriak-teriak dan alhamdulillah sudah banyak dengar,” papar LaNyalla.
Ridwan Kamil mengakui DPD RI saat ini merupakan lembaga yang paling berani. Rakyat butuh corong untuk menyuarakan keadaan.
“Pak LaNyalla kan identik pemberani. Jadi sudah tepat kalau bersuara lantang tentang kondisi bangsa saat ini, dan apa saja yang perlu dibenahi,” kata Ridwan Kamil.
Menurut Ridwan Kamil, demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Jika dihitung ada 80 ribu Pilkades, ditambah pilkada dan pilpres.
“Kita ini terlalu banyak coblosan, ongkosnya mahal. Akhirnya berpotensi terjadinya korupsi bahkan dari tingkat terendah. Saya kira seperti ini perlu disikapi juga,” ucapnya.
Gubernur Emil juga menyinggung fenomena buzzer yang justru bikin gaduh dan membuat polarisasi di masyarakat terus menajam. Emil ingin agar semua anak bangsa menyudahi pertengkaran.
“Era bising ini harus dihentikan. Para pemimpin dan pejabat sebaiknya memberi teladan. Kami harap statemen DPD RI juga menjadi daya tawar kebisingan. Termasuk membongkar demokrasi yang belum ideal ini,” ucapnya.(Red)
