“Tumpuannya ada pada Ibu napak sekalian. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, bapak ibu bisa menjadi anggota DPRD bukan karena diri sendiri tapi karena dicalonkan oleh partai. Tanpa partai tidak mungkin bapak ibu sekalian menjadi anggota DPRD,” ucapnya.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Karena itu tugas partai adalah memastikan
berbagai kebijakan yang nanti dikeluarkan anggota DPRD dari Golkar harus berdasarkan atas arahan dari kebijakan partai. Anggota DPRD dari Golkar tidak bisa membuat kebijakan sendiri. Ini organisasi, sehingga membutuhkan satu mekanisme yang telah disepakati. Di dalam berorganisasi tidak bisa jalan sendiri.
“Tidak bisa misalnya membuat kebijakan di kabupaten/kota tanpa tahu keinginan DPP Partai Golkar. Begitu juga DPRD provinsi. Tetapi karena Partai Golkar bersifat inklusif, terbuka, demokratis, maka mekanismenya telah diatur di dalam aturan partai,” tutur dia.
Related Posts:
Kang Ace menegaskan, Partai Golkar bukan partai seperti partai-partai lain yang semuanya tergantung ketua umum. Termasuk tidak di dalam penentuan kepala daerah misalnya. Golkar punya juklak. Ini menjadi dasar dalam penentuan kebijakan tersebut.
“Apa yang menjadi keinginan saya belum tentu sesuai keinginan partai. Saya pengen A, tapi ternyata si A elektibilitasnya tidak naik. Ya saya tidak bisa memaksakan diri. Yang rugi siapa? Ya partai,” ucap Kang Ace.
Karena itu, ujarnya, dalam konteks pengambilan kebijakan di partai termasuk dalam konteks kedewanan, gunakan mekanisme internal partai. Ada rapat harian, rapat perdana, rapat pleno. Ini untuk menentukan arah sesusai kebijakan partai.
“Kita tidak bisa hanya tertumpu pada kekuatan individual. Sebab kemenangan Golkar itu bukan karena terpaku pada kekuatan individual. Kemenangan partai Golkar karena kerja keras semua kader,” ujarnya.
