Fajar menegaskan, bahwa pemanfaatan QRIS harus terus diperluas, tidak hanya pada sektor pelayanan publik, tetapi juga untuk mendukung peningkatan transaksi non-tunai di berbagai sektor, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
“Digitalisasi transaksi melalui QRIS menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh OPD diharapkan terus mendorong implementasinya secara masif,” ucapnya.
Menurutnya, semakin luas penggunaan QRIS akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, dan tercatat secara digital.
Melalui High Level Meeting TP2DD Tahun 2026 yang dipimpin oleh Bapenda sebagai leading sector, Pemkab Sumedang juga melakukan evaluasi capaian digitalisasi daerah sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemda.
“Semoga kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ekosistem digital di Sumedang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun dunia usaha,” harap Fajar. (Gani)
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
