SUMEDANG – Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 di Pondokan Hanjuang Hegar, Cimalaka, Rabu (15/7/2026).
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) itu, turut dihadiri Sekretaris Daerah Hj. Tuti Ruswati, jajaran perangkat daerah, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, perbankan, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Adapun, digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Related Posts:
“Pak Bupati selalu berpesan, good data, good decision, good result. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik, dan keputusan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Karena itu, data harus terintegrasi melalui sistem digital,” ungkap Sekretaris Bapenda sekaligus Ketua Panitia, Mia Rohmiatin.
Dalam kesempatan tersebut, Mia melaporkan bahwa pelaksanaan HLM TP2DD bertujuan mengevaluasi kinerja TP2DD, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, Bank Indonesia, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan, serta mempersiapkan penilaian
Indeks ETPD Semester I Tahun 2026. Menurutnya, seluruh belanja Pemkab Sumedang telah dilakukan secara non-tunai.
“Sementara digitalisasi pada sisi penerimaan daerah masih terus dioptimalkan agar capaian indeks ETPD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Mia.
Wabup Fajar, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi transaksi di Kabupaten Sumedang.
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
