Bencana, Birokrasi, dan Jarak Kekuasaan: Analisis Sosiologis atas Respons Tanggap Bencana Pemerintah

Oleh: Robi Firmansyah | Jakarta

JAKARTA, 30 Agustus 2026 – Duka di tengah perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia datang dari berbagai penjuru negeri. Gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik di Pulau Kalimantan merupakan dua peristiwa dengan karakter berbeda, tetapi menghadirkan pertanyaan yang sama: seberapa siap negara bergerak ketika bencana datang tanpa peringatan?

Dalam situasi yang tidak dapat diprediksi secara pasti, kecepatan respons dapat menentukan seberapa banyak jiwa dan sumber daya yang mampu diselamatkan. Karena itu, respons seorang pemimpin semestinya bertumpu pada data yang akurat dari lapangan, bukan semata-mata laporan yang telah melewati proses penyaringan pada setiap jenjang birokrasi.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dorongan untuk membangun kesiapsiagaan jangka panjang. Wacana memperbesar produksi tepung berbahan dasar ubi atau singkong yang dapat digunakan sebagai bahan pemadam api, hingga rencana pembangunan sumur bor di kawasan gambut yang rawan terbakar, mencerminkan adanya upaya untuk mencari solusi preventif.

Namun, persoalannya bukan hanya bagaimana memikirkan mitigasi jangka panjang, melainkan bagaimana mengukur efektivitas respons darurat terhadap kondisi yang sedang berlangsung.

Teori Asimetri Informasi dalam Sistem Sosial

Teori sistem sosial yang dipopulerkan Niklas Luhmann dapat digunakan untuk melihat persoalan tersebut melalui perspektif komunikasi dan asimetri informasi.

Baraldi, Corsi, dan Esposito (2021:32) menjelaskan bahwa dalam teori sistem Luhmann, terdapat perbedaan antara subjek dan predikat yang dibentuk melalui bahasa dan komunikasi sehingga menciptakan objek dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Perbedaan informasi juga dapat memengaruhi hubungan antara sistem dan lingkungan.