Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan kebijakan. Pemerintah juga perlu menjelaskan dasar ilmiah, perhitungan anggaran, mekanisme pengadaan, uji efektivitas, serta indikator keberhasilan kebijakan tersebut.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Jarak Kekuasaan dan Respons Pemimpin
Respons Presiden Prabowo terhadap persoalan karhutla juga dapat dilihat dari perspektif jarak kekuasaan.
Ketika pemimpin tidak hadir secara langsung di lokasi bencana, informasi yang diterima sangat bergantung pada struktur birokrasi yang berada di bawahnya. Hal tersebut tentu bukan berarti setiap informasi dari pemerintah daerah atau aparat tidak akurat. Namun, semakin panjang rantai komunikasi, semakin besar pula kemungkinan adanya perbedaan perspektif antara realitas lapangan dan laporan yang diterima pusat.
Dalam teori sistem Luhmann, persoalan tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari cara sistem mengamati lingkungannya. Sistem tidak pernah melihat realitas secara utuh, melainkan melalui mekanisme komunikasi yang dimilikinya.
Karena itu, kehadiran pemimpin di lapangan memiliki arti lebih dari sekadar simbol politik. Kehadiran tersebut dapat menjadi mekanisme untuk memperpendek jarak informasi, melihat kondisi secara langsung, mendengar masyarakat, serta menguji apakah laporan administratif sesuai dengan kenyataan.
Di tengah bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan keputusan. Mereka juga membutuhkan keyakinan bahwa negara melihat kondisi yang mereka lihat.
Antara Kritik dan Kehati-hatian
Meski demikian, analisis terhadap kebijakan pemerintah harus tetap ditempatkan secara proporsional.
Pemerintah tentu memiliki pertimbangan data, teknis, dan akademis sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Sebuah gagasan juga tidak dapat langsung dianggap sebagai kesalahan hanya karena belum terbukti efektif di lapangan.
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
