PENERIMAAN MURID BARU
BOARDING SCHOOL
AL-MASKUN
YAYASAN MIFTAHUL HUDA
Pendidikan terpadu berbasis Islam untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan mandiri.
JENJANG PENDIDIKAN
🎓 MI
📚 SMP
🏫 SMK
🕌 PESANTREN
KEUNGGULAN
✔ Pendidikan Formal & Pesantren
✔ Pembinaan Akhlak & Karakter
✔ Lingkungan Islami
✔ Membentuk Kemandirian Santri
PENERIMAAN MURID BARU
BOARDING SCHOOL
AL-MASKUN
YAYASAN MIFTAHUL HUDA
Pendidikan terpadu berbasis Islam untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan mandiri.
JENJANG PENDIDIKAN
🎓 MI
📚 SMP
🏫 SMK
🕌 PESANTREN
KEUNGGULAN
✔ Pendidikan Formal & Pesantren
✔ Pembinaan Akhlak & Karakter
✔ Lingkungan Islami
✔ Membentuk Kemandirian Santri
DKI JakartaNasionalOpini PembacaPeristiwa

Bencana, Birokrasi, dan Jarak Kekuasaan: Analisis Sosiologis atas Respons Tanggap Bencana Pemerintah

76
×

Bencana, Birokrasi, dan Jarak Kekuasaan: Analisis Sosiologis atas Respons Tanggap Bencana Pemerintah

Sebarkan artikel ini
Gambar Ilustrasi: Bencana, Birokrasi, dan Jarak Kekuasaan: Analisis Sosiologis atas Respons Tanggap Bencana Pemerintah (Robi Firmansyah/Red)

Sistem membentuk dirinya sendiri melalui mekanisme internalnya, sementara lingkungan bersifat lebih dinamis dan terus mengalami perubahan. Kelompok sosial yang berada langsung di lapangan cenderung lebih peka terhadap kondisi yang mereka alami. Sebaliknya, sistem birokrasi memperoleh informasi secara bottom-up yang dalam prosesnya berpotensi mengalami penyaringan untuk menjaga stabilitas organisasi.

| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.

Dalam konteks penanganan bencana, pemerintah pusat dan aparat daerah berperan sebagai pengamat yang mengumpulkan informasi berdasarkan perspektif dan kapasitas masing-masing. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengambil keputusan strategis dalam menghadapi sistem yang sedang tidak stabil.

Persoalannya, proses tersebut dapat menciptakan jarak antara realitas yang dialami masyarakat dan realitas yang sampai kepada pengambil keputusan.

Jika informasi dari lapangan telah mengalami berbagai penyaringan pada setiap jenjang birokrasi, pemerintah pusat berpotensi menerima gambaran yang berbeda dari kondisi sesungguhnya. Stabilitas administratif yang tercipta dalam laporan belum tentu identik dengan stabilitas yang dirasakan masyarakat.

Kekhawatiran terbesar muncul ketika kelompok masyarakat yang berada jauh dari pusat pengambilan keputusan tidak sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan. Pada titik inilah ketimpangan dapat muncul, bahkan ketika ketimpangan tersebut tidak pernah direncanakan.

Dilema Kebijakan Pencegahan Berkelanjutan

Dalam diskusi mengenai penanganan karhutla, Presiden Prabowo mengemukakan sejumlah opsi sebagai bagian dari upaya pencegahan berkelanjutan.

Salah satu gagasan yang muncul berkaitan dengan penggunaan bahan berbasis singkong atau tepung sebagai media pemadam api. Secara teoritis, kandungan polisakarida pada bahan tertentu memang dapat memiliki karakteristik yang berpotensi dimanfaatkan dalam formulasi pemadam. Namun, efektivitasnya tetap memerlukan pengujian ilmiah, formulasi yang tepat, serta pembuktian melalui uji lapangan.

Pendaftaran Jurnalis – MetroMediaNews.co

MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Di mana Gajah Harus Pulang
Aceh

Gajah tidak mengenal batas administrasi yang dibuat di…