Oleh karena itu, kata Wilson Lalengke, perlu diberikan kritik atau pemberitahuan kepada Bawaslu Karawang bahwa selaku pemangku kepentingan dalam Pemilu tidak boleh kuper (kurang pergaulan – red). Mereka harus mempercepat dan melakukan akselerasi peningkatan pengetahuan serta wawasan terkait media massa, jurnalistik, dan kewartawanan.
“Sayang sekali kalau momentum pelaksanaan Pemilu 2024 justru tidak terakomodir sebaik mungkin, keterlibatan warga masyarakat terutama masyarakat jurnalis warga (Citizen Jurnalis) yang akan bekerja sesuai dengan hati nuraninya tanpa kepentingan-kepentingan tertentu seperti yang terjadi pada media-media mainstream saat ini. Yang jelas PWI, IWO dan lain sebagainya yang selalu memperkenalkan dirinya sebagai wartawan profesional sangat diragukan independensinya karena kerap punya kepentingan dengan para politisi, dan para pemangku kepentingan politik dan kekuasaan,” tandas Bung Shony.
Alumni di 3 Universitas bergengsi Eropa ini mengingatkan kembali Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya Bawaslu Karawang, bahwa DPN PPWI sudah menjalin kerjasama dengan Bawaslu Pusat sejak pilpres 2009. Implementasi kerjasama pada pilpres tersebut dilakukan dengan mengadakan lomba menulis bertema “Profil Anggota DPR, DPD dan Presiden Ideal”.
“Bawaslu Pusat sangat mendukung kegiatan tersebut dengan menyediakan piala kejuaraan lomba menulis saat itu,” jelasnya.
Menanggapi perilaku aneh Bawaslu Karawang tersebut, Wilson Lalengke berpesan agar para jurnalis atau wartawan jangan berkecil hati. Justru dengan kebijakan yang terkesan ngawur dan diskriminatif tersebut para wartawan bisa berbuat lebih bebas dan independen untuk mengawasi semua proses tahapan dan kejanggalan yang terjadi di lapangan.
