Gulir ke bawah untuk membaca
Contoh Gambar di HTML

Contoh Gambar di HTML

HOME

Panwaslu : Ajang Sopandi Tidak Bermasalah Dalam DCS Pileg 2019

×

Panwaslu : Ajang Sopandi Tidak Bermasalah Dalam DCS Pileg 2019

Sebarkan artikel ini

METROMEDIANEWS.CO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karawang telah resmi merilis nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pileg 2019 mendatang.

Nama Ketua DPC Partai Gerindra Karawang, H Ajang Sopandi pun ada dalam DCS tersebut, artinya H Ajang Sopandi termasuk Caleg yang lulus Verifikasi atau tidak bermasalah.

Selama ini masyarakat bertanya-tanya perihal status Ketua DPC Partai Gerindra Karawang dalam Pencalonannya di Pileg. Pasalnya, beberapa waktu lalu Bawaslu RI pernah merilis nama-nama Bacaleg yang tidak memenuhi syarat Pencalonan dikarenakan pernah Terjerat Kasus Korupsi, Kejahatan Seksual, dan Narkoba.

Rilisan Bawaslu RI tersebut sempat membuat geger dan membuat pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Karawang tersebut geram dan akhirnya melontarkan Somasi kepada Bawaslu RI, karena merasa dirinya tidak termasuk kedalam kriteria yang dilarang nyaleg seperti yang dirilis oleh Bawaslu RI.

Adapun dulu memang pernah terjerat kasus Hukum, namun bukan kasus Korupsi, kejahatan Seksual, ataupun Narkoba, seperti yang dilarang dalam PKPU.

H Ajang, melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat kepada Bawaslu RI, yang kemudian ditanggapi oleh Bawaslu melalui Panwaslu Kabupaten Karawang.

“Dalam surat balasan yang dilayangkan oleh Panwaslu Karawang, menyatakan bahwa Bawaslu RI tidak Pernah merilis nama-nama Bacaleg yang dicoret karena tiga (3) Kasus diatas, dan pihaknya pun meminta agar Bawaslu RI dan Panwaslu Karawang menggelar konferensi pers agar namanya kembali bersih. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Bawaslu ataupun Panwaslu,” ujarnya kepada MMN, Rabu (15/8) lalu, dikantornya.

Ajang mengatakan, dengan dirilisnya DCS oleh KPUD Karawang, sudah jelas terbukti bahwa saya bukan caleg yang bermasalah seperti pemberitaan dan kabar sebelumnya.

“Kuasa hukum saya juga akan terus meminta Bawaslu RI dan Panwaslu Karawang untuk menggelar konferensi pers terkait hal ini, agar semuanya jelas,” pungkasnya.

Penulis: Jun
Editor: Dedy Rahman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *