Warga Minta TNI Jangan Kecolongan, Anak Mantan Bupati Cirebon Terpidana Korupsi Ikut Seleksi Casis Akmil

| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.

MMN.co, Jakarta – Anak mantan Bupati Cirebon, berinisial RPH dikabarkan terdaftar sebagai peserta seleksi Calon Siswa (Casis) Akademi Militer tahun 2022. Dari penelusuran media ini, RPH merupakan anak lelaki dari Haji Sunjaya, mantan Bupati Cirebon yang saat ini masih ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 25 Oktober 2018.

Terhadap informasi tersebut, warga Cirebon meminta perhatian Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, supaya benar-benar selektif dalam meluluskan Casis Akmil. Hal ini penting dalam rangka membangun institusi vital negara, yakni Tentara Nasional Indonesia, yang benar-benar bersih, kredibel, dan terhormat, dengan tidak memberikan peluang bagi masuknya oknum-oknum yang tersangkut masalah, termasuk anggota keluarganya.

“Kita dengar bahwa anak mantan Bupati Cirebon, yang saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin akibat tindak pidana korupsi, mendaftarkan diri mengikuti seleksi Calon Siswa Akademi Militer di Kodam Siliwangi, Bandung. Kami warga Cirebon meminta perhatian Panglima TNI agar benar-benar selektif dalam meluluskan para peserta seleksi,” ungkap salah seorang warga yang minta identitasnya dirahasiakan kepada media ini, Kamis, 23 Juni 2022.

Keberatan masyarakat terhadap Casis Akmil dari keluarga koruptor sangat beralasan. Mereka mengatakan bahwa akibat perilaku pejabat yang korup mengakibatkan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk dana pembangunan demi kesejahteraan rakyat akhirnya menguap dimaling pejabat tersebut.

“Kami sudah memberikan kepercayaan kepada oknum mantan Bupati Cirebon itu untuk mengelola anggaran negara bagi pembangunan masyarakat di daerah ini. Namun kenyataannya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Akibatnya rakyat Cirebon yang seharusnya menikmati dana tersebut teraniaya, anak kami tidak bisa sekolah karena biaya pendidikan mahal, akses kesehatan terbatas, dan menghadapi kesulitan ekonomi lainnya,” tambah narasumber lagi.