“Sekarang, TNI-Polri sudah tidak ada lagi di Golkar, yang ada adalah kalangan sipil. Kita harus jujur situasinya kini berbeda. Karena itu, kalau merujuk kepada sistem pengkaderan, salah satu hal yang perlu dipertahankan dari tradisi Partai Golkar adalah kedsiplinan,” tuturnya.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Berdasarkan pengalaman, kata Kang Ace, salah satu kelemahan di Partai Golkar adalah kedisiplinan. Karena itu, dikpol peningkatan kapasitas ini didesain serius agar kader Partai Golkar yang ditugaskan di DPRD kabupaten/kota dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan secara maksimal.
“Saya tidak ingin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jabar, ada kader Partai Golkar di DPRD yang tidak menunjukkan keteladanan. Saya ingin, kader Golkar, sekalipun tidak menjadi pimpinan, tetapi menguasai panggung kepemimpinan di masing-masing kabupaten/kota,” ucapnya.
Jebakan Batman
Kang Ace kembali mengingatkan kader untuk menjaga integritas. Berhati-hati di era demokrasi digital dan bermedia sosial (medsos). Karena itu, dikpol disusun dalam 12 sesi, dari budgeting atau penganggaran, legislasi, sampai media sosial.
“Jangan macam-macam dengan demokrasi digital. Sekarang sebagian besar punya medsos. Setiap hari lihat Tiktok, Instagram. Ini tantangan. Kita tidak bisa menghindari. Kita harus manfaatkan itu (medsos) sebaik-baiknya,” kata Kang Ace.
Kang Ace, sebagai Ketua DPD Golkar Jabar, berkomitmen akan terus berusaha menjaga dan meningkatkan kapasitas seluruh kader untuk menjaga nama baik Partai Golkar, dalam menjalankan tugas kenegaraan.
“Anggota DPRD, menjadi orang terhormat karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Karena itu, jaga kehormatan kita sebagai wakil rakyat dengan memaksimalkan yang telah dipercayakan rakyat,” ujarnya.















