Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tekankan PKH Harus Dimanfaatkan Sesuai Peruntukan

Karena itu, anggaran program PKH untuk seluruh Indonesia, besar, mencapai Rp29 triliun. Anggaran sebesar itu dianggarkan oleh Komisi VIII DPR untuk membantu masyarakat agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain PKH, ada juga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.

“Secara nasional, BNPT menelan anggaran Rp45 triliun. Itu uang dari mana, uang dari APBD, Pemerintah Pusat. Proses pembahasannya di Komisi VIII DPR,” tuturnya.

KPM PKH, kata Kang Ace, adalah orang-orang terpilih. Sebab, secara nasional hanya 10 juta warga yang menerima PKH. Padahal total penduduk Indonesia sebanyak 270 juta. “Jadi ibu-ibu, bapak-bapak adalah orang-orang yang terpilih mendapatkan PKH,” ucap Kang Ace.

Program BPNT pun, ujar Kang Ace, sama. Tidak semua orang menerima bantuan itu. Secara nasional, jumlah penerima BPNT hanya 18,8 juta warga. “Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa mengklaim program PKH dan BPNT. Komo deui (apalagi) kepala desa,” ujarnya.

Kang Ace menuturkan, datang ke Rancabali, Kabupaten Bandung, diundang olah koordinator kabupaten (korkab) dan koordinator kecamatan (korcam), selain untuk silaturahmi juga memastikan program tersebut sebagaimana mestinya. “Apakah digunakan untuk kepentingan sesuai peruntukan atau tidak,” tutur Kang Ace.

Dalam kesempatan itu, Kang Ace kembali menjelaskan tentang empat komponen PKH. Yaitu, pertama komponen kesehatan, ibu hamil, menyusui, dan balita. Komponen kedua, pendidikan. Ketiga kesejahteraan warga lanjut usia (lansia) dan keempat disablitas.

“Tidak boleh ada lagi di Indonesia ini, stunting. Tujuan program PKH untuk ibu hamil, menhyusui, dan balita adalah untuk mengatasi stunting (gangguan tumbuh kembang anak, tidak sesuai standard kesehatan dan usia),” ucap Kang Ace.