| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Metromedianews.co, Sukabumi – Sudah saatnya pada Pemilu 2024 orang Sukabumi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, siapa dia?. Dialah Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga kini menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Demikian dikatakan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar dan Peresmian Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Kabupaten Sukabumi di Hotel Pangrango Sukabumi, Sabtu (6/8/2022).
Dihadapan Ketua DPD Partai Golkar Kab. Sukabumi, Marwan Hamami yang juga Bupati Sukabumi, Tubagus Ace Hasan Syadzily yang biasa disapa Kang Ace, menegaskan, sudah waktunya Golkar kembali menang di Kabupaten Sukabumi.
“Sudah saatnya Golkar Kabupaten Sukabumi mengulang sejarah Pemilu 2024, dimana saat itu berhasil menang dengan memiliki 17 kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi. Padahal saat itu Golkar tengah ditinggalkan dan dijauhi oleh kondisi politik pada saat itu,” kata Kang Ace.
Karena itu kata Kang Ace, rakerda partai bukan forum biasa-biasa. Rakerda harus berhasil melahirkan target yang jelas dengan langkah konsolidasi yang terukur hingga ke basis paling bawah.
“Semua mesin partai harus kita hidupkan. Waktu kita hanya 553 hari lagi menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 14 Februari 2024,” jelas Kang Ace.

Airlangga Pituin Sukabumi
Selanjutnya, kata Kang Ace, sebagai putra pituin (asal, red) Sukabumi, sudah sepatutnya Airlangga Hartarto mendapat dukungan dan menjadi kebanggaan warga Sukabumi.
“Sudah saatnya orang Sukabumi menjadi Presiden,” sambung Kang Ace yang didampingi Ketua Harian DPD Partai Golkar Jabar, Daniel Muttaqien, Wakil Ketua Bidang Penggalangan Khusus, Deden Nasihin, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Yod MIntaraga dan pengurus serta fungsionaris Gokar Jabar lainnya.
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.











