KUPANG – Krisis iklim yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak lagi sekadar persoalan perubahan cuaca dan kerusakan lingkungan. Dampaknya yang semakin luas telah berkembang menjadi krisis keadilan yang memperdalam ketimpangan sosial dan gender, terutama bagi perempuan yang berada di garis depan pemenuhan kebutuhan keluarga dan komunitas.
Pandangan tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT” yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Flobamoratas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.
Dalam diskusi tersebut, para pembicara menyoroti keterkaitan antara krisis iklim, ekspansi proyek pembangunan, dan meningkatnya kerentanan masyarakat, khususnya perempuan.
Related Posts:
Perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, menurunnya produktivitas pertanian, hingga ancaman kerawanan pangan disebut semakin memperberat beban perempuan. Selain harus memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, perempuan juga menghadapi meningkatnya beban kerja perawatan akibat memburuknya kondisi lingkungan.
Menurut penyelenggara, banyak keluarga memilih bermigrasi sebagai strategi bertahan hidup di tengah krisis iklim. Namun kondisi tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
Di sisi lain, berbagai proyek pembangunan dan investasi ekstraktif terus berkembang dengan penguasaan atas tanah, air, dan sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna.
