“Jangan hanya obral janji tanpa perubahan nyata dan penegakan disiplin yang konsisten, yang pada akhirnya jargon P4GN hanya akan menjadi sekadar slogan tanpa substansi,” ujarnya Yanto sapaan akrab Ketua GAWAT, Kamis (30/10/2025).
Ia menilai, keberadaan ponsel di tangan warga binaan menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal serta potensi adanya kelengahan petugas. Ia menegaskan, Kalapas selaku penanggung jawab utama wajib melakukan pembenahan sistem pengamanan dan pengawasan di dalam lingkungan Lapas.
“Keberadaan ponsel di tangan warga binaan bisa menimbulkan berbagai risiko, mulai dari aktivitas ilegal hingga potensi pengendalian kejahatan dari balik jeruji,” ucapnya.
Related Posts:
Temuan ini bukan hanya persoalan pelanggaran disiplin, lanjut Ketua GAWAT, tetapi juga mencerminkan kualitas pengawasan. Kalapas harus menjadikan hal ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola keamanan.
GAWAT juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM agar turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh serta memberikan sanksi jika ditemukan unsur kelalaian.
Fenomena ini menambah panjang daftar ironi dunia pemasyarakatan di Indonesia. Saat warga binaan di atas kertas sedang “dibina,” kenyataannya sebagian masih menikmati fasilitas yang seharusnya tidak mereka miliki. Publik pun menuntut Kemenkumham untuk tidak lagi bersembunyi di balik alasan klasik, tapi benar-benar menindak tegas pihak yang bermain mata di balik tembok tinggi lapas.
Sebab kalau begini terus, lapas tak lagi bermakna “lembaga pemasyarakatan,” tapi sekadar “lembaga penyamaran fasilitas.”
(red)
