MetroMediaNews.co – Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Cianjur, yang tahapannya berdekatan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hal ini menuntut netralitas para panitia Pilkades. Tak terkecuali upaya yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipendawa yang kini mulai membentuk kepanitiaan dan sinergitas.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipendawa, Supriadi menjelaskan, peraturan penyelenggaraan pemilihan kepala desa telah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta tugas pokok panitia Pilkades pun ditegaskan dalam KEPBUB nomor 141.1.05/Kep.144-DPMD/2019.
“Jadi kami mengacu dalam peraturan tersebut bahwa hari ini (kemarin, red) melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis ke sejumlah panitia yang telah dibentuk, dan kami menegaskan agar panitia pilkades tetap menjaga netralitas agar pelaksanaan bebas dari muatan politis meskipun memasuki momen pilkada,” jelasnya.
Dikatakan Supriadi, dalam pelaksanaan sosialisasi kali ini, pihaknya lebih mengajak terhadap semua unsur panitia yang telah dibentuk agar tetap netral. Sehingga tidak terkontaminasi oleh pihak-pihak atau partai politik yang ada. Lebih ditegaskan juga oleh Supriadi, dalam konteks ini, BPD tidak menjadi dan terlibat dalam penyelenggara, tetapi lebih kepada pengawasan.
“Hal ini memang harus dilakukan demi kemajuan dan kepentingan bersama. Bahwa BPD di Cipendawa ini akuntabilitasnya bisa dipercayakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh kepanitiaan jika ada yang melanggar aturan, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai objektif, maka akan tegas dikeluarkan secara baik dan tidak diikutsertakan dalam panitia Pilkades selanjutnya.
“Itulah yang kami tegaskan kepada semuanya. Sehingga ketika nanti akan segera dilaksanakan pemilihan sudah dikuatkan dan dibentuk kepanitiaan yang baik. Jangan sampai mengecewakan masyarakat,” katanya.
Jika dibandingkan dengan Pilkades sebelumnya, ia menuturkan bahwa yang saat ini lebih didominankan dalam kaitan tugas kepanitiaan diantaranya adalah pemutakhiran data, mengajak kepada semuanya untuk ikut serta dalam Pilkades, serta tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye hitam, apalagi money politics.
“Nanti kita akan ada semacam banner yang akan dibagikan di setiap titik kedusunan. Sehingga warga pun bisa mengetahui seperti apa aturan dalam pelaksanaan Pilkades tersebut,” tambahnya.
Selain itu, Supriadi menambahkan, saat ini belum ada peraturan kampanye para calon secara resmi. Tetapi kepanitiaan sangat membuka ruang saat pembukaan calon kepala desa nanti tanggal 23 Februari 2020.
“Kami akan sangat transparan bahkan seluruh ke RT an pun akan diikutsertakan. Sehingga pesta demokrasi di wilayah desa itu bisa terlaksana dengan baik dan jujur adil,” pungkasnya.
Editor: Dedy Rahman
Reporter: Farhan MR
