| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
MMN.co, Jakarta – Panitia Khusus/ Pansus draf Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara (RUU IKN) akan disahkan menjadi Undang-Undang/UU pada rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022.
Sehubungan pemindahan Ibu Kota Negara yang rencananya akan di sahkan dengan UU IKN, Ahmad Suheri yang akrab disapa Rio Lawe menilai kausalitas lahirnya Undang-Undang oleh adanya kebutuhan fundamental yang menjadi skala prioritas untuk dan demi urgensi Rakyat dan Negara.
“Draf RUU dapat disahkan menjadi Undang-Undang apabila melalui skema/alur Input-proses rumusan (draf)-feadback (input internal dan eksternal)-kajian-Output,” ujar Rio mantan aktivis tahun 98 kepada MMN.co, Kamis (13/1/2022).
Menurut aktivis asal Tambora itu, adanya rencana Panitia Khusus (PANSUS) perumusan draf IKN akan disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI tertanggal 18 Januari 2022 terindikasi di paksakan atau terburu-buru dan terkesan seperti orang yang kebelet mau buang air besar.
“Draf UU IKN yang dirumuskan Panitia Khusus DPR RI belum berada pada fase feadback, UU IKN bukanlah suatu hal yang menjadi prioritas utama untuk kepentingan Rakyat dan Negara terlebih Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur membutuhan anggaran dana yang Fantastis, persoalan krusial pandemi covid 19 yang berdampak terjadinya instabilitas perekonomian adalah agenda utama Pemerintah pada saat ini,” katanya.
Beredarnya Draf UU IKN pada Pasal 12 (ayat 1, 2, 3, 4 dan 5) di sebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih oleh DPRD dan ironisnya pada ayat 6, Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih di sahkan oleh Komisi Panitia Pemilihan Umum Daerah Provinsi. Kalaupun mekanisme penetapan Gubernur yang memilih DPRD seharusnya yang mensahkan atau melantiknya Presiden RI.
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »











