“Desa rugi sekitar Rp116 juta per bulan karena tidak ada pemasukan. Kami hanya minta kepastian. Kalau memang tidak boleh beroperasi, selesaikan sesuai aturan. Jangan sampai karyawan dirumahkan,” tegasnya.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Aliansi Nilai Pengelolaan BUMDes Tidak Transparan
Sementara itu, pihak tergugat melalui Susmono membantah alasan yang disampaikan pihak BUMDes. Ia mengatakan penghentian aktivitas BUMDes dilakukan karena pengelolaan badan usaha desa tersebut dinilai tidak transparan sejak 2017.
Menurut Susmono, persoalan tersebut semakin memuncak ketika berlangsung kegiatan pesta laut. Saat itu, kata dia, pihak BUMDes disebut tidak bersedia menghentikan sementara aktivitas pengunjung di kawasan pantai.
“Pihak BUMDes tidak mau menutup sementara aktivitas pengunjung. Akhirnya masyarakat spontan merusak portal pintu masuk pantai yang dikelola BUMDes. Yang dirugikan masyarakat,” kata Susmono.
Ia menambahkan, Aliansi Masyarakat Desa Munjung Agung Bersatu sebelumnya telah menempuh sejumlah jalur untuk mempertanyakan pengelolaan BUMDes.
Di antaranya melalui pelaporan kepada Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), hingga melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Tegal.
“Penghasilan BUMDes dipakai tanpa transparansi. Musyawarah Desa juga tidak pernah digelar,” imbuhnya.
Meski terjadi perbedaan pandangan mengenai pengelolaan dan penghentian operasional BUMDes, kedua belah pihak menyatakan akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
“Silakan laporan mereka jalan. Tapi operasional kami jangan dihentikan,” tutup Warnadi.
Penulis: Kuncoro Wijayanto
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
