KUPANG – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Rudi Darmoko, menegaskan komitmen jajarannya untuk menindak tegas seluruh pelaku kejahatan di wilayah NTT sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Penegasan tersebut disampaikan saat konferensi pers pengungkapan berbagai kasus kriminal yang berlangsung di Mapolda NTT, Kamis (4/6/2026). Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda NTT, sementara para kapolres jajaran mengikuti secara virtual.
Kapolda mengatakan, berbagai kasus kriminal yang berhasil diungkap merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personel kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” tegas Rudi Darmoko.
Menurutnya, keberhasilan pengungkapan sejumlah kasus tersebut menjadi bukti nyata implementasi konsep Presisi yang mengedepankan penegakan hukum secara profesional, responsif, transparan, dan berkeadilan.
Ia menambahkan, Polda NTT akan terus melakukan langkah-langkah penegakan hukum secara berkelanjutan terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat.
“Ke depan, Polda NTT akan terus berkomitmen melakukan tindakan tegas dan berkelanjutan terhadap setiap bentuk tindak pidana demi memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Kapolda menilai keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus kriminal menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, langkah tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada ruang bagi para pelaku tindak pidana untuk menjalankan aksinya di wilayah NTT.
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
