MetroMediaNews.co – Bawaslu Jawa Barat yakin pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 secara langsung bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, hingga bisa menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini mencuat seiring adanya wancana pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat pemungutan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD.
Saat ini berbagai upaya dilakukan Bawaslu Jabar bersama Bawaslu Cianjur untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil,dan berkualitas yakni menjalin sinergitas dengan Universitas Suryakancana Cianjur, Sosialisasi Produk Hukum pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bersama lintas ormas/okp serta tokoh masyarakat Cianjur, dan berbagai kegiatan lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat.
Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan menjelaskan optimis pelaksanaan Pilkada secara langsung bisa meningkatkan kepercayaan publik. Terlebih pilkada secara langsung merupakan amanah dari UUD 1945, dan ada ruang – ruang positif persepektif para elit politik dan pemilih didalamnya.
“Saat ini mulai muncul lagi wancana revisi Undang-Undang Pilkada yang mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat pemungutan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD. Sehingga kini harus membuktikan pelaksanaan Pilkada secara langsung, ada ruang pemilih (rakyat-red) dalam menggunakan hak konstitusional, dan menciptakan kepala daerah yang bertanggung jawab kepada publik,” paparnya ditemui usai Sosialisasi Produk Hukum pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Cipanas Cianjur.
Menurutnya, Pilkada secara langsung ini merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, dengan pemilihan presiden yang secara langsung karena sistem pemerintahan Indonesia yakni presidensil.
Diakuinya melalui pelaksanaan Pilkada langsung ini, ada ekspetasi pemimpin yang memiliki bertanggung jawab penuh bukan hanya kepada partai namun kepada publik.
“Jelas ini merupakan desain sistem dalam berdemokrasi yang sudah baik, sehingga saya menilai Pilkada kali ini menjadi tantangan kita untuk tetap fokus pengawasan tahapan pemilu demi menghasilkan pemilu yang jujur, adil,dan berkualitas,” tegasnya.
Abdullah menilai yang menjadi tantangan Pilkada di Jabar ada 33,4 juta pemilih dan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar se – Indonesia, sedangkan untuk Cianjur memiliki jumlah DPT 1.660.000. Sehingga kini Bawaslu terus berupaya melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dengan mengoptimalkan pengawasan pemilu, salah satunya dengan sekolah kader pengawasan partisipatif hingga terus melakukan sosilisasi kepada masyarakat.
“Ini cara kita untuk melakukan pengawasan pemilu, memang ini tidak instan namun di dalamnya ada transfer ilmu teknik dan metodenya. Sehingga ada ruang partisipasinya yang kongkrit, dan ini bagian
penguatan di internal,” paparnya.
Pihaknya mengharapkan penyelenggaraan Pilkada secara langsung ini diharapkan bisa membangun keterpilihan dengan fair dan tidak ada kampanye yang menjatuhkan dengan hoax. Jika proses pemilu dikawal hasilnya pasti baik dan tentunya ini perlu komitmen bersama.
“Saya tegaskan pula APBD tidak boleh digunakan untuk instrumen pemenangan konstentasi salah seorang paslon, jika ada itu domain Bawaslu. Pasalnya sudah tegas adanya larangan menggunakan fasilitas negara,” tambahnya.
Ketua Bawaslu Cianjur Usep Agus Jawari menambahkan perlu adanya sinergi Bawaslu dengan berbagai pihak salah satunya dengan kampus dalam kaitan untuk mendapatkan masukan soal bagaimana proses penegakkan hukum Pemilu yang dilakukan Bawaslu dalam kualitas Pemilu.
“Sinergitas ini diharapkan timbul masukan ataupun ide dan menjadi bagian penting mengawal Pemilu. Selain itu kalangan kampus menjadi penting dalam turut menata maupun menjaga proses Pemilu kedepan,” paparnya.
Diakuinya bahwa proses Pemilu tidak bisa lepas dari peran serta steakholder termasuk kalangan kampus. Sehingga Bawaslu sinergi satu sisi membangun akuntabilitas kedua sharing gagasan bagaimana agenda penguatan kedepan yang perlu kita lakukan khususnya dalam isu penegakkan hukum.
“Menghadapi Pilkada serentak lebih memperkuat fungsi sinergi Bawaslu dan institusi akademik dengan sharing gagasan juga turut mengawal proses Pilkada. Proses Pilkada nanti diharapkan berjalan dengan fair hingga bisa membangun politik bersih tidak membangun dengan cara-cara transaksional soal money politik,” pungkasnya.
Editor: Red
Penulis: Farhaan MR
