MetroMediaNews.co – Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK JABAR) dalam waktu dekat akan melaksanakan Rapat Konsolidasi Lembaga, sekaligus laporan tahunan terkait agenda dan kegiatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kesbangpol serta tembusan ke Polda, Kejati, Kemendagri dan Kementrian hukum dan HAM.
Ketua Umum KPK JABAR, Piar Pratama SH menuturkan, laporan tahunan terkait agenda dan kegiatan yang akan disampaikan ke Pemprov Jabar adalah bukti nyata kinerja para pengurus Pusat dan Daerah.
“Tidak hanya pelaporan tahunan, kami juga akan melakukan evaluasi bagi anggota yang tidak bekerja sesuai Tupoksi dan tidak berkompeten pada bidangnya,” jelas Piar kepada MetroMediaNews.co, Jumat (26/6/2020).
Piar menuturkan, selain itu Pengurus Pusat KPK JABAR akan melaksanakan pelantikan pengurus daerah baru, antara lain wilayah Kabupaten Ciamis, Tasik dibawah Setkorwil Priangan serta Kabupaten Bogor. Sekaligus revisi untuk pengurus daerah kota besar Bandung dan Kabupaten Bandung.
“Dalam waktu dekat akan ada pelantikan pengurus daerah baru dan melakukan reshuffle juga mutasi besar-besaran dalam rangka penyegaran ditubuh lembaga ini, demi kemajuan bersama,” katanya.
Lebih dari itu, lanjut Piar, bagi Pengurus Setda Kabupaten dan Kota maupun Korwil meskipun sudah memiliki SK secara resmi, tetap akan diambil sumpah dan dilantik sesuai dengan mekanisme dan proses prosedur dalam lembaga.
“Kami bangga karena selama lembaga ini berdiri tidak sedikit pun menggunakan anggaran negara dalam melakukan Penyuluhan Hukum dan Pencegahan Korupsi. Boleh cek di Provinsi Jawa Barat proposal atas nama lembaga kita. Selama ini bukti kinerja kita nyata dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, selama menjalankan Tupoksi kelembagaannya di tahun 2019, KPK JABAR terus menunjukan dedikasinya sehingga banyak mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah.
“Hamdallah kehadiran kita mendapat respon dan dukungan dari masyarakat juga pemerintah. Adapun bukti kinerja KPK JABAR mendapat apresiasi dari pemerintah adalah dengan diberikannya Penghargaan Terakreditasi sebagai Pemantau Pemilu Nasional oleh Bawaslu Republik Indonesia,” tandasnya.
Penulis: Dedy Rahman
