TEGAL – Polres Tegal mengumumkan penundaan pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk mengutamakan keselamatan dan disiplin dalam berlalu lintas.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Kasatlantas Polres Tegal, AKP Bharatungga Dharuning Pawuri, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak seharusnya bergantung pada ada atau tidaknya operasi kepolisian.
“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Meskipun Operasi Patuh Candi 2026 mengalami penyesuaian jadwal, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar AKP Bharatungga, Senin (8/6/2026).
Related Posts:
Senada dengan itu, Kapolres Tegal, AKBP Bayu Prasatyo, menekankan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu adanya operasi kepolisian untuk tertib berlalu lintas karena kepatuhan merupakan kebutuhan sehari-hari.
“Keselamatan adalah kebutuhan, bukan pilihan. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, memakai sabuk pengaman, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta melengkapi SIM dan STNK demi keselamatan bersama,” kata AKBP Bayu.
Kapolres juga meminta masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dari Polri terkait perkembangan jadwal pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2026. Selain itu, warga diimbau agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
Melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, Polres Tegal berharap dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Tegal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
