SPMB 2026/2027
SMK IT
MIFTAHUL HUDA
KEUNGGULAN
✔ Sekolah + Pesantren
✔ Bisa Mondok / Pulang
✔ Pembinaan Karakter Islami
JURUSAN
✔ Teknik Komputer & Jaringan
✔ Agribisnis (opsional)
✔ Siap Kerja & Kuliah
FASILITAS
✔ Lab Komputer
✔ Internet Fiber
✔ Asrama & Masjid
✔ Lingkungan Nyaman
SPMB 2026/2027
SMK IT
MIFTAHUL HUDA
KEUNGGULAN
✔ Sekolah + Pesantren
✔ Bisa Mondok / Pulang
✔ Pembinaan Karakter Islami
JURUSAN
✔ Teknik Komputer & Jaringan
✔ Agribisnis (opsional)
✔ Siap Kerja & Kuliah
FASILITAS
✔ Lab Komputer
✔ Internet Fiber
✔ Asrama & Masjid
✔ Lingkungan Nyaman
BPJSGarutHOMEKesehatanPemerintahan

Pemkab Garut Perkuat Koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk Percepat Proses Klaim Faskes

144
×

Pemkab Garut Perkuat Koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk Percepat Proses Klaim Faskes

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menghadiri Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan (Faskes) dengan Pemangku Kepentingan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (24/6/2026). ‎(Foto: Diskominfo Kab. Garut)

GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang digelar di Ruang Rapat Setda Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, bersama jajaran BPJS Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sama pelayanan kesehatan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang masih terjadi dalam proses administrasi dan klaim layanan kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Nurdin Yana menegaskan pentingnya sinergi antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh persoalan administrasi. Menurutnya, keterlambatan pencairan klaim sering kali dipicu oleh ketidaklengkapan dokumen atau keterlambatan pengiriman berkas dari fasilitas kesehatan.

“Hasil pembahasan forum ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai akar persoalan yang terjadi. Ke depan, permasalahan serupa harus dapat dicegah agar tidak kembali menghambat pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Karena itu, setiap pihak yang terlibat diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *