METROMEDIANEWS, CIANJUR – Akibat terlambat peralatan ‘Cuci Darah” puluhan pasien terlantar, akhirnya terpaksa dialihkan ke Rumah Sakit (RS) luar daerah Cianjur. Hal tersebut dikeluhkan sejumlah pasien, salah satunya Nia Nurfalah (47) warga Kampung Joglo, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Senin (18/3).
Lukman Syahrul (47) suami dari Nia merasa kecewa, penyakit gagal ginjal yang ketergantungan pada mesin. Harus menjadi perhatian pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga, dan RSUD Cianjur.
“Nah, bila tidak ditangani akan banyak korban yang meninggal dunia. Bukan itu saja, misalnya, mengenai soal obat. Ketika pasien memerlukan tidak ada (rawat jalan-red). Bahkan sama sekali tidak ada,” ujarnya.
BPJS dan rumah sakit seharusnya mengoptimalkan peralatan cuci darah dan sinergi dalam hal penanganan pasien. Kalau terjadi seperti ini masyarakat akan rugi, bila melihat perbandingan RS di luar Cianjur tidak ada kejadian seperti ini.
Lukman, juga salah satu advokat Cianjur ini menambahkan, dari sisi lain struktur perusahaan BPJS Kesehatan merupakan bagian dari ASKES, dimana fungsinya adalah melayani bantuan sosial kesehatan layaknya asuransi kesehatan dari pemerintah. Supaya dapat menikmati manfaatnya finansial mengajak untuk mengenal dan membedakan BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Bantuan kesehatan dari pemerintah ini ditujukan untuk mendukung Indonesia sehat. Tapi pada kenyatanya masyarakat masih kebingungan akan perbedaan ketiganya. Sudah jelas, harus memenuhi hak pasien, baik itu mau pelayanan mandiri maupun KIS selama ini,” papar Lukman.
Hal lain, Nia (47) salah satu pasien hendak cuci darah membenarkan, golongan darah O, dirinya menilai pelayanan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hal sama bisa dibilang itu masih mengambang, warga pun banyak berdapat masih banyak kendala sekaligus mengeluhkan mengenai pelayanan kesehatan.
“Ini peralatan tidak ada, sungguh ironis bukan? akreditasi yang diusulkannya mencerdai rasa kemanusiaan tentunya, ini merupakan kritik membangun saja tidak ada niatan apapun juga,” keluhnya.
Ia menyambungkan, intinya semua keluarga pasien merasa Keberatan dengan perilaku seperti ini. BPJS harus lebih proporsional dan mengedepankan kemanusiaan, hal ini akan ditindaklanjut aksi ke Jakarta. Harusnya jangan ada sistem kuota di setiap poli.
“Karena kasihan juga masyarakat yang memang sangat membutuhkan, pelayanan kesehatan perlu diperhatikan serius dan diprioritaskan segalanya. Sehingga, akan berdampak pada lebih besarnya peluang pungutan liar (pungli) lebih marak lagi,” bebernya.
Sementara, Humas RSUD Kabupaten Cianjur, Raya mengatakan, mengenai hal ini nanti akan konfirmasi dulu ke pihak terkait. Karena, saat ini sudah pada pulang karyawan atau beberapa pemangku kebijakan.
“Ya, makasih atas saran dan kritiknya. Tentunya kami akan sampaikan mengenai hal ini, karena kalau memberikan komentar lebih khawatir takut salah,” singkatnya.(Mul)
