SPPG Yang Konflik Kepentingan Menjadi Faktor Kegagalan Program MBG

Oleh: Kang Oos Supyadin SE. MM., Pemerhati Kebijakan Publik

Sejak Juni 2025, Transparency International Indonesia telah menerbitkan kajian yang menyimpulkan bahwa MBG dikepung risiko korupsi sistemik, mulai dari lemahnya seleksi mitra SPPG, absennya pengawasan independen, hingga minimnya payung hukum yang memadai.

Konflik kepentingan dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi akar kegagalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena mengubah tujuan intervensi stunting menjadi arena bagi-bagi konsesi politik dan rente bisnis. Situasi tersebut memicu penyalahgunaan wewenang dan korupsi sistematis yang merusak tata kelola program MBG.

SPPG yang memiliki konflik kepentingan akan berdampak pada :

1. Afiliasi Politik dan Kelompok Tertentu: Koalisi masyarakat sipil menemukan banyak yayasan dan SPPG terafiliasi dengan elite politik, partai, dan aparat, memicu monopoli pengadaan serta praktik rente.
2. Skandal Hukum dan Korupsi: Kepentingan yang dibiarkan berlarut-larut berujung pada kasus hukum, termasuk penetapan tersangka sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) atas dugaan korupsi dan markup anggaran.
3. Masalah Operasional: Konflik kepentingan dan tata kelola yang amburadul menyebabkan pemborosan anggaran, berhentinya operasional dapur di sejumlah wilayah akibat tunggakan pembayaran mitra, hingga penutupan puluhan SPPG karena tidak memenuhi standar kelayakan.
4. Tuntutan Evaluasi Total: Koalisi sipil seperti MBG Watch mendesak perombakan menyeluruh agar penyimpangan yang ada tidak terus berulang dan merugikan penerima manfaat utama.

Dalam kondisi diatas maka saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi, merombak tata kelola, dan menindak tegas oknum yang mengambil keuntungan pribadi. Untuk menepis konflik kepentingan tersebut, Kepala BGN yang baru, Sudaryono, menegaskan bahwa lembaganya kini melarang jajarannya memiliki yayasan atau dapur SPPG. Kebijakan ini dibarengi dengan moratorium pembangunan SPPG baru untuk menata ulang tata kelola dan penyaluran anggaran agar tepat sasaran.

“Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama-sama dengan Wakil Kepala Bu Arumsari dan Pak Trenggono, beserta seluruh jajaran BGN dan seluruh stakeholder. Di sini ada SPPG, ada SPPI, ada mitra dan lain-lain. Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Sudaryono setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).