MetroMediaNews.co – Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK JABAR) adalah lembaga yang berbadan hukum berbentuk Perkumpulan yang diakui oleh Negara dan Pemerintah berdasarkan SK Ahu Kemenkum HAM RI Nomor Ahu.001336.Ah.01/07/2018, dan Berita Negara No 90 dan tambahan Berita Negara 00243.
Dimana KPK JABAR bergerak dibidang Pencegahan Korupsi sesuai dengan PP RI No.71 Tahun 2000 dan PP RI No.43 tahun 2018 tentang tatacara pemberian penghargaan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi.
Ketua Umum KPK JABAR Piar Pratama, S.H mengatakan, dikarenakan lembaganya sudah terakreditasi Nasional oleh Bawaslu RI sebagai Pemantau Pemilu Nasional, maka pengurus didaerah tentunya sudah mempunyai bekal dan bermitra dengan KPUD dan Bawaslu daerah Kabupaten dan Kota dalam pengawasan dan pemantauan pemilu.
“Secara kelembagaan kita netral, namun hak pilih dan hak politik itu adalah hak warga negara. Jadi kami membebaskan anggotanya untuk memilih siapapun, asalkan jangan membawa dan menjual nama lembaga kedalam politik. Selanjutnya kita akan membantu aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum dan jelas tidak akan pandang bulu bila ada tindakan Paslon manapun, saya perintahkan jika melanggar ya harus proses sesuai aturan,” ujar Piar dalam keterangan rilisnya yang diterima MetroMediaNews.co, Senin (21/9/2020) siang.
Ia menambahkan, “Selanjutnya kita punya yang namanya SATSUSKOTAMA (Satuan Khusus Komando Utama) dimana siap diperbantukan untuk pengamanan kondusifitas Kamtibmas, kapanpun dimanapun. Selanjutnya juga kita siap menjaga toleransinya serta Persatuan dan Kesatuan. Apalagi menjaga Ulama, kita siap,” tegasnya.
Editor: Red
Penulis: Dedy R
