HUT RI KE-81
METRO MEDIA NEWS
PEDULI 2026
PROGRAM
🏆 Lomba Tradisional
🎭 Hiburan Masyarakat
📰 Lomba Artikel Berita
🤲 Santunan Yatim, Dhuafa & Jompo
TUJUAN
✔ Menumbuhkan Kepedulian Sosial
✔ Mempererat Kebersamaan
✔ Semangat Gotong Royong
TERBUKA UNTUK
✔ Pemerintah
✔ Perusahaan
✔ Komunitas
✔ Masyarakat
HUT RI KE-81
METRO MEDIA NEWS
PEDULI 2026
PROGRAM
🏆 Lomba Tradisional
🎭 Hiburan Masyarakat
📰 Lomba Artikel Berita
🤲 Santunan Yatim, Dhuafa & Jompo
TUJUAN
✔ Menumbuhkan Kepedulian Sosial
✔ Mempererat Kebersamaan
✔ Semangat Gotong Royong
TERBUKA UNTUK
✔ Pemerintah
✔ Perusahaan
✔ Komunitas
✔ Masyarakat
HOME

Muhajir Tak Hadir Sidang Perdana Praperadilan

179
×

Muhajir Tak Hadir Sidang Perdana Praperadilan

Sebarkan artikel ini
Muhajir Tak Hadir Sidang Perdana Praperadilan
Muhajir Tak Hadir Sidang Perdana Praperadilan

MetroMediaNews.co – Mantan Kepala Desa Tanjungbungin Muhajir, yang tengah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi revitalisasi Pasar Tanjungbungin oleh Kejaksaan Negeri Karawang, atas permohonannya menjalani sidang perdana praperadilan dengan perkara nomor, 1/Pid.perad/2018/PN.Kwg, di Pengadilan Negeri Karawang, Kamis (18/1).

| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan permohonan tersebut digelar tanpa dihadiri Muhajir sebagai pemohon. Pasalnya, kondisi kesehatan mantan Kades Tanjungbungin tersebut masih di rawat.

Kuasa hukum mantan Kades Tanjungbungin Supriyadi SH, memberi penjelasan kalau praperadilannya akan di kabulkan oleh Hakim. Pasalnya, dari awal tidak pernah ada hasil audit keuangan negara dari pihak yang berwenang tentang adanya kerugian negara dalam peristiwa revitalisasi pasar tersebut.

“Karena syarat menentukan peristiwa ini sebagai tindak pidana yaitu harus ada bukti hasil audit keuangan negara yang telah di salah gunakan, karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” jelasnya kepada wartawan, Kamis (18/1).

Dirinya pun membenarkan adanya bantuan revitalisasi pasar serta adanya pembangunan pasar tersebut dan semua peristiwanya pun ada, tetapi bukan peristiwa pidana. Dengan begitu termohon atau Kejari Karawang tidak dapat menentukan seseorang sebagai tersangka.

“Sepanjang tidak ada hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara secara nyata (actual lost), ya tidak ada alasan lain buat hakim untuk tidak mengabulkan permohonan kita, dan menyatakan bahwa dalam peristiwa ini tidak ada tindak pidana,” ujarnya.

Lanjut Supriyadi dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka, tentu ada hak-hak orang tersebut yang terbatasi. Menyandang titel sebagai tersangka tentu berat bagi orang tersebut.

Metro Media News Peduli 2026

Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.

Lihat Proposal & Informasi Lengkap »

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *