Gulir ke bawah untuk membaca
Contoh Gambar di HTML

HOME

Aliansi Pemuda Cianjur Desak Dinas Peternakan Menutup RPH yang Tidak Memiliki NKV

×

Aliansi Pemuda Cianjur Desak Dinas Peternakan Menutup RPH yang Tidak Memiliki NKV

Sebarkan artikel ini

METROMEDIANEWS.CO – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Cianjur, mendesak Dinas Peternakan untuk menutup RPH yang tidak memiliki NKV.

Dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Bab. 1 Pasal 1 ayat 38 disebutkan bahwa kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan produk hewan yang secara langsung memengaruhi kesehatan manusia.

Oleh sebab itu, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di RPH sangatlah penting, atau dapat dikatakan pula sebagai penerapan sistem produk safety pada RPH. Aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem tersebut adalah Higiene, Sanitasi, Kesalahan dan Kesejahteraan Hewan.

Dalam aksi tersebut Aliansi Pemuda Cianjur menuntut, segera transfaransikan semua RPH di Kabupaten Cianjur lokasi dan ijin.

“Segera penegak hukum memproses adanya pelanggaran RPH yang diduga tidak memiliki ijin sesuai aturan, terakhir apabila tidak memiliki ijin segera rumah potong hewan ditutup total,” ujar salah seorang Aliansi Pemuda Cianjur dalam tuntutannya.

Dikatakan Galih selaku koordinator aksi, Kepala Dinas menjelaskan bahwa proses pembuatan NKV sedang dalam proses bahkan hanya tinggal tanda tangan saja.

“Nah jika masih belum terealisasi juga, kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar menanyakan kejelasan dan seberapa besar qualitas NKV,” kata Galih, Senin (6/8).

Menyikapi terjadinya aksi tersebut Winny Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur, bersikap tenang karena apa yang dipertanyakan massa sudah hampir selesai dan hanya tinggal menandatangani saja.

“Saya menyambut baik kedatangan mereka, karena pada intinya menginginkan Kabupaten Cianjur lebih maju. Nah, salah satu syarat berjalannya RPH memang harus mempunyai NKV, dan terhitung sejak tahun 2017, kami sudah mengajukan ke provinsi dan sudah diaudit langsung. Seperti kita ketahui, bahwa pihak provinsi akan segera memberikan NKV tinggal menandatangani saja, namun karena kami belum memiliki dokumen lingkungan hidup jadi kemungkinan akan di berikan pra NKV dulu, tapi kita lihat nanti bagaimana,” kata Winny kepada awak media.

Lanjut Winny, dirinya berharap semua akan berjalan lancar, karena saat ini hanya tinggal 99%, jadi dirinya sangat merasa yakin.

“Perlu diketahui NKV itu ada beberapa level diantaranya level untuk expor, kabupaten dan internal,” terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya memang perlu melakukan perubahan namun perubahan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan.

Sementara itu, Kepala RPH Harisudin mengatakan, pihaknya akan terus memproses dan tidak akan tinggal diam, mendorong temen-temen kita untuk menuju NKV itu.

Penulis: Jay
Editor: Dedy Rahman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *