Kepastian Pendanaan Pesantren Jadi Sorotan di MK, Pemohon Nilai Kewajiban Negara Masih Belum Memberikan Kepastian Hukum

Oleh: Dinda Fatimah Zahra Syam Alfauzan | Jakarta

JAKARTA, 24 Juli 2026 – Kepastian hukum mengenai pendanaan pesantren kembali menjadi sorotan dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Perkara Nomor 75/PUU-XXIV/2026, para pemohon menilai ketentuan mengenai pembiayaan pesantren belum memberikan kepastian hukum terkait kewajiban negara dalam mendanai penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muh Adam Arrofiu Arfah dan Isfa’zia Ulhaq, yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Keduanya menguji Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU Pesantren karena dinilai masih menyisakan ruang penafsiran mengenai tanggung jawab negara dalam pembiayaan pesantren.

Berdasarkan siaran pers yang diterima redaksi, dalam sidang lanjutan para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa keterangan DPR RI, Pemerintah, maupun ahli dari pihak Presiden belum menjawab substansi permohonan. Menurut mereka, penjelasan yang disampaikan lebih banyak menguraikan sejarah pesantren, berbagai bentuk bantuan pemerintah, serta konsep kemandirian lembaga, tetapi belum memberikan kepastian hukum mengenai parameter kewajiban negara dalam pendanaan pesantren.

Dalam persidangan sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa dukungan terhadap pesantren telah dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk Dana Abadi Pesantren dan sejumlah program bantuan lainnya. Namun, para pemohon menilai penjelasan tersebut belum menjawab pokok permohonan karena belum memberikan kepastian mengenai kewajiban negara yang bersifat mengikat dalam pembiayaan pesantren.