MMN.CO, (BANDUNG)‎ – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 kepada 12 Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Barat. Dari 12 yang menerima, 11 diantaranya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan ada satu daerah yang masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP).‎
‎
Dalam kesempatan tersebut, BPK kembali menempatkan Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu diantara 11 daerah yang meraih opini WTP.‎ Sedangkan satu Pemda masih mendapat opini WDP, yakni Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Opini tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan auditor BPK di masing-masing daerah atas realisasi anggaran Tahun 2016.

Kepala BPKP Jawa Barat Deni Suardini menuturkan, nilai positif diberikan karena daerah tersebut berhasil mengelola keuangan dengan baik. Akan tetapi, menurut dia, hasil ini belumlah selesai, pasalnya masih ada beberapa temuan di beberapa daerah dengan nilai yang bervariasi.

“WTP kali ini diraih oleh 11 Kabupaten/Kota, 10 diantaranya berhasil mempertahankan opini WTP tahun lalu. Dasarnya, Laporan Hasil Pemeriksaan realisasi anggaran Tahun 2016. Tetapi, ada beberapa temuan dengan nilai bervariasi, inilah yang ke depan harus diminimalisir lagi,” kata Deni di Kantor BPKP Jawa Barat, Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Selasa (06/05).

Kesepuluh daerah yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah Pemkab Purwakarta, Pemkot Bekasi, Pemkot Depok, Pemkab Bogor, Pemkot Sukabumi, Pemkab Cirebon, Pemkab Majalengka, Pemkab Garut, Pemkab Kuningan dan Pemkab Sumedang. Sementara, Pemkot Cirebon berhasil meraih predikat WTP untuk kali pertama.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang hadir secara langsung dan menerima Piagam WTP mengungkapkan, opini tersebut ia raih atas hasil kerja keras seluruh perangkat daerah. Ia pun mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta karena telah bekerja sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.

“Tidak mudah untuk mendapatkan hasil ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai karena telah bekerja dengan baik,” kata Dedi.

Dikatakan Dedi, ke depan, dirinya akan mengusulkan agar proses audit dari BPK dapat menjadi daya dorong bagi daerah yang dilihat dari segi manfaat, dan bukan hanya ketaatan terhadap sistem yang berlaku.

“Mudah-mudahan WTP ini menjadi daya dorong bagi daerah untuk lebih mendorong sisi kemanfaatan anggaran, bukan hanya ketaatan terhadap sistem. Tetapi, saya kira, pengelolaan keuangan harus memiliki implikasi positif kepada masyarakat,” katanya‎. (Yono)