Bupati Subang Dituding Tutup Mata, Enggan Merespon Lapdu Warga Desa Kalensari

Pihaknya juga menyesalkan adanya pembiaran kebijakan administrasi (Pembuatan SPJ fiktip), secara tidak langsung ini menghalalkan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat membuat kebijakan administrasi asli tapi palsu (aspal) atau bodong itu dianggap telah melakukan kebohongan publik, sehingga terancam dipidana.

| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.

Terkait ihwal adanya pengaduan masyarakat itu sama artinya dengan pengawasan masyarakat. Sesuai PP No.12/2017, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib menindaklanjuti setelah terpenuhi semua unsur laporan. APIP dan aparat Penegak hukum melakukan koordinasi dalam menangani laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data, lalu hasil koordinasi itu dituangkan dalam Berita Acara.

Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjutnya diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai ketetntuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan. Sedangkan bila ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Jadi tidak ada alasan, laporan masyarakat diendapkan sepanjang terpenuhi semua unsur laporan,” tandas Sutisna.
Berdasarkan laporan dari berbagai sumber dan jika sudah diperoleh fakta hukum kelak, kasus ini akan segera kami rilis dan bila sudah berproses di ranah hukum akan dikawal hingga tuntas, tandasnya.

Lalu sejauh mana keterlibatan oknum-oknum yang gemar menilap uang rakyat dan seberapa besar keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini? Metro Media News masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut.