Menanggapi persoalan tersebut, Fajar Herwindo Koto selaku Pemerhati Pendidikan meminta Gubernur Banten melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap SMK Nusa Jaya Tangerang.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Ia meminta agar pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan sepihak, tetapi melakukan pengecekan terhadap administrasi sekolah, daftar siswa penerima program, serta seluruh bentuk pembayaran yang disampaikan kepada orang tua maupun peserta didik.
Fajar menyampaikan bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pungutan yang bertentangan dengan ketentuan program, ia meminta Dinas Pendidikan Provinsi Banten mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku, tegasnya.
Fajar Herwindo Koto: Jangan Sampai Program Sekolah Swasta Gratis Hanya Menjadi Slogan
Persoalan ini juga menjadi perhatian dari sisi pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Pemerhati pendidikan menilai bahwa transparansi merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.
“Setiap sekolah yang menjadi peserta program harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hak dan kewajiban peserta didik, termasuk apabila terdapat siswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat program,” katanya.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap pembayaran yang dibebankan kepada orang tua memiliki dasar aturan yang jelas, tidak bersifat memaksa, serta tidak bertentangan dengan ketentuan program.
“Dinas Pendidikan Provinsi Banten diharapkan segera melakukan klarifikasi dan verifikasi agar persoalan ini tidak menimbulkan keresahan di kalangan orang tua siswa,” tandasnya.
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »











